Sulbarpos.com , Jakarta — Menteri Sosial Tri Rismaharini menyebut masalah sosial yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat dapat ditangkal dengan mengentaskan persoalan pengangguran dan kemiskinan. Hal ini menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi Kementerian Sosial.
“Salah satu pemicu terjadinya masalah sosial di masyarakat adalah tingginya angka pengangguran dan kemiskinan”, jelas Mensos yang dikutip dari Kemensos go.id , Rabu (12/4/2023).
Menurutnya, masalah sosial, yang umumnya, berakar dari emosi seseorang atau sekelompok orang itu akan lebih mudah ditangkal jika angka pengangguran dan kemiskinan rendah.
Untuk itu, dalam Rakornas yang mengangkat tema “Sinergi Memantapkan Kerukunan Sosial Masyarakat dalam Mewujudkan Pemilu Aman, Damai dan Harmoni” itu, ditegaskan Risma, pengentasan kemiskinan, jadi solusi Kemensos dalam mengurangi masalah sosial tersebut.
Strategi penanganan kemiskinan yang telah dilakukan Kemensos selama ini, dipaparkan Risma, seperti mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial (bansos).
Bansos yang dimaksud yaitu program bansos reguler Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat (PBI JKN/KIS) dan Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar (PIP/KIP).
Lebih lanjut, terdapat bantuan dalam bentuk Rehabilitasi Rumah Sejahtera Terpadu (R-RST), hingga Permakanan bagi Lansia dan Disabilitas Tunggal, termasuk bansos lainnya (BLT BBM dan BLT Minyak Goreng).
“Kami memiliki program bansos reguler bersyarat, seperti Sembako dan PKH. Ini sebagaimana arahan Bapak Presiden. Jadi, bansos ini diberikan dengan harapan, kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi sehingga menekan terjadinya tindakan-tindakan, terutama yang berbau anarkis,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, Kemensos juga meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan konektivitas antar wilayah. Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak.
Strategi pengentasan kemiskinan, bagi Risma, juga menyangkut keselamatan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yaitu orang tua dan anak-anak mereka, atas tempat tinggal dan hunian yang layak, di samping kebutuhan dasar atas pendidikan dan kesehatan.
“Untuk menghindarkan mereka dari ancaman bahaya di luar sana, kami menyediakan hunian berupa rumah-rumah susun dengan harga sewa murah. Jadi, mereka yang semula tinggal di kolong-kolong jembatan, kami arahkan untuk pindah ke rusun kami di Jakarta dan Bekasi”, ucapnya.
Strategi berikutnya, Risma menargetkan peningkatan terhadap pendapatan, melalui kesempatan kerja dan kewirausahaan bagi masyarakat penerima bantuan.
“Kesempatan kerja ini berupa kerja sama penempatan penerima manfaat sebagai tenaga kerja di dunia usaha/sektor layanan publik dan pemberdayaan disabilitas di Sentra-sentra Rehabilitasi Sosial Kemensos”, tutur mantan orang nomor satu di Surabaya ini.
Sementara itu, Kemensos juga tengah gencar mengaktifkan program kewirausahaan melalui Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), Sentra Kreasi ATENSI (SKA), dan pelatihan pemberdayaan masyarakat.
“Penerima-penerima bansos kita data. Saat ini, kita ambil usia muda-muda dulu. Mereka kita ajarkan bagaimana mengakses usaha untuk ekonomi yang lebih baik. Jadi, bukan sekedar (menerima) bansos”, kata dia.
Sampai saat ini, terdapat 4.766 KPM usia muda tergabung dalam PENA. Sekitar 722 KPM diantaranya telah memiliki pendapatan di atas standar kemiskinan dan menyatakan siap keluar dari penerima bansos secara mandiri.
Adapun, SKA juga menjadi pusat pengembangan vokasional dan kewirausahaan, serta media promosi hasil karya penerima manfaat dalam satu kawasan terpadu. Kemensos sendiri telah memiliki 28 SKA yang tersebar di 31 Sentra Rehabilitasi Sosial di seluruh Indonesia.
(Sulbarpos/Red)
