Sulbarpos.com, Jakarta – Pelantikan 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada Rabu (7/5/2025) di Balai Agung, Balai Kota DKI, diduga diwarnai praktik lobi politik dan permainan proyek yang menyeret nama salah satu pimpinan DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM, serta Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta berinisial MM.
Acara pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan sejumlah dasar hukum, di antaranya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Keputusan Menteri Dalam Negeri, hingga Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 385 Tahun 2025.
Dalam dokumen resmi, pengisian jabatan disebut bertujuan memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Namun, sumber internal Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kedeputian Gubernur DKI Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi berinisial SW mengungkapkan kepada wartawan pada Senin (11/8/2025), terdapat indikasi kecurangan yang meloloskan sekitar 20 pejabat dari total 59 yang dilantik.
“Sekitar 20 pejabat itu adalah orang dekat pimpinan DPRD DKI dari Fraksi PDIP berinisial IM, yang berkolaborasi dengan Sekda DKI MM. Gubernur Pramono Anung tidak mengetahui adanya permainan di balik pelantikan tersebut,” kata SW.
Informasi itu, lanjut SW, diperoleh dari empat kader PDIP yang juga anggota DPRD DKI berinisial IDM, PN, PS, dan MS. Dugaan skema ini disebut melibatkan kekasih IM berinisial DDY, serta tangan kanan DDY berinisial HMT.
Mereka diduga menempatkan pejabat eselon II untuk mengamankan kendali proyek-proyek strategis di DKI.
IM disebut kerap memanggil kepala dinas, direktur utama BUMD, dan kontraktor ke ruang kerjanya untuk mengatur proyek.
Operator DDY, yakni HMT, bahkan kerap terlihat mendatangi ruangan Sekda MM, ditemani dua staf Gubernur berinisial UDN dan WSN.
SW juga mengungkapkan, IM mendapat “backup” dari salah satu pimpinan KPK periode sekarang. Dukungan ini disebut memperkuat tekanannya kepada para kepala dinas dan pimpinan BUMD untuk mengikuti arahan terkait proyek.
“IM bersama operatornya sering memanggil dan memaksa kepala dinas, direktur BUMD, hingga kontraktor ke ruangannya. Mereka juga sering terlihat berkoordinasi di ruangan Sekda MM,” ungkap SW.
SW mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar lebih waspada pada pelantikan pejabat eselon III dan IV berikutnya.
Ia menduga kelompok tersebut sudah menyiapkan strategi untuk menempatkan orang-orangnya di posisi camat, lurah, dan dinas teknis.
“Pak Gubernur harus hati-hati agar tidak kecolongan lagi,” tegasnya.(Bsb)
