POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com —Alarm pengawasan program nasional kembali berbunyi di Polewali Mandar. Puluhan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terungkap beroperasi tanpa memenuhi standar keamanan pangan dan sanitasi, memicu dorongan sidak DPRD serta pengawalan ketat dari Jaringan Oposisi Loyal (JOL).
Temuan ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Polewali Mandar pada 10 Februari 2026. Dinas Kesehatan menyebut sebanyak 48 dapur MBG masih beroperasi tanpa Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), dokumen wajib sebagai indikator kelayakan pengolahan makanan.
Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup melaporkan beberapa dapur belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai standar, berisiko bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Kondisi ini bertentangan dengan SOP Dapur MBG dari Badan Gizi Nasional, yang mengatur keamanan pangan, sanitasi, dan pengelolaan limbah.
Temuan ini juga menimbulkan sorotan regulatif. Perpres Nomor 115 Tahun 2025 mewajibkan jaminan mutu dan pengawasan program, sementara UU Pangan, UU Kesehatan, dan UU Lingkungan Hidup mengatur standar mutu pangan, kesehatan lingkungan, serta pengelolaan limbah.
Erwin, perwakilan JOL Polewali Mandar, menekankan persoalan ini bukan sekadar kesalahan administratif. Produksi pangan tanpa standar berpotensi melanggar regulasi, termasuk Pasal 86 UU Pangan dan Pasal 109 UU Kesehatan, serta berisiko pencemaran lingkungan.
Menanggapi hal ini, DPRD Polewali Mandar sepakat menurunkan tim untuk melakukan inspeksi mendadak ke dapur MBG, memverifikasi kepatuhan terhadap SOP dan regulasi yang berlaku. Jika pelanggaran berlanjut, penghentian sementara operasional dapur bermasalah menjadi opsi sah.
JOL Polewali Mandar menegaskan kesiapan mendampingi dan mendukung penuh langkah DPRD dalam sidak ini. Pengawalan di lapangan diharapkan memastikan rekomendasi RDP benar-benar berujung pada perbaikan nyata.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan program strategis nasional sangat bergantung pada disiplin pelaksanaan, transparansi, dan pengawasan ketat di daerah, agar manfaat MBG dapat dirasakan masyarakat tanpa mengorbankan kesehatan dan lingkungan. (*rls)
Editor: Basribas
