Sulbarpos.com, Mamuju – Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024, tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat tercatat sebesar 11,21 persen, mengalami sedikit penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar mencatat adanya peningkatan pada Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 0,05 poin dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,03 poin. Peningkatan ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin berkurang, mereka yang masih berada dalam kategori miskin mengalami kondisi yang semakin sulit.
Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tina Wahyufitri, mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama dalam menurunkan kedua indeks tersebut adalah rendahnya tingkat pendidikan kepala rumah tangga miskin. Sebanyak 46,17 persen kepala rumah tangga miskin hanya menamatkan pendidikan di tingkat SD, sementara 22,73 persen di antaranya bahkan tidak dapat membaca dan menulis. “Ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi pendidikan dan literasi di kalangan masyarakat miskin,” ujar Tina.
Lebih lanjut, Tina menjelaskan bahwa peningkatan kemiskinan ekstrem di Sulbar terkait dengan penurunan pengeluaran di kalangan penduduk termiskin. Faktor-faktor seperti perubahan bentuk Bantuan Sosial menjadi tunai dan penghapusan kewajiban penggunaan dana desa untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem diduga berkontribusi terhadap situasi ini. Kemiskinan ekstrem ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat sebagai agenda prioritas nasional.
Menanggapi data tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, yang baru menjabat sejak 17 Mei 2024, menyatakan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Sulbar harus menjadi prioritas seluruh jajaran pemerintah daerah. Bahtiar berkomitmen untuk menggali potensi alam dan sumber daya yang ada di Sulbar sebagai bagian dari program jangka pendek, menengah, dan panjang.
Sebelum merumuskan program-program strategis, Bahtiar lebih banyak turun langsung menemui masyarakat, petani, nelayan, dan tokoh masyarakat untuk mendengarkan masukan dan keluhan mereka. Salah satu inovasi yang diinisiasi oleh Bahtiar tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah gerakan menanam hortikultura dan menebar ribuan bibit kepiting bakau di hutan bakau Mamuju. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga membantu konservasi lingkungan.
Bahtiar, yang pernah menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah Peduli Lingkungan Berbasis Ketahanan Pangan, percaya bahwa program-program seperti ini akan memberikan dampak positif jangka panjang. “Pemberian bibit sukun dan pisang Cavendish, misalnya, tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat tetapi juga berpotensi menjadi sumber pendapatan yang stabil,” ujar Bahtiar.
Program inovatif Bahtiar mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pimpinan DPRD Sulbar dan akademisi Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar). Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim, menyatakan bahwa Bahtiar telah berhasil mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi Sulbar dan mengusulkan solusi yang tepat. “Kebijakan ini menunjukkan kepemimpinan yang visioner dan mampu menggerakkan birokrasi secara efektif,” ujarnya.
Dosen Politik dan Kebijakan Publik Fisip Unsulbar, Farhanuddin, juga mendukung program-program pemerintah Sulbar di bidang pertanian dan perkebunan, seperti pengembangan pisang Cavendish dan sukun. Menurutnya, program-program tersebut berpotensi meningkatkan ekonomi masyarakat secara signifikan dan harus terus dikawal oleh berbagai pihak.
“Kami mendukung penuh program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, karena ini adalah upaya nyata dalam menanggulangi kemiskinan di Sulbar,” kata Farhanuddin.
(*/Adv)
