Sulbarpos.com, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap kinerja para Penjabat (PJ) Gubernur, termasuk PJ Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin. Kamis, (5/9/2024). di hadapan Inspektorat Jenderal Kemendagri.
Dalam tiga bulan terakhir, PJ Bahtiar telah mengimplementasikan berbagai program untuk mengendalikan inflasi, termasuk memaksimalkan program gerakan pangan murah hingga empat kali sepekan. Selain itu, Bahtiar bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) rutin berkoordinasi terkait pengendalian inflasi dan mendistribusikan bantuan pangan dari pemerintah pusat untuk masyarakat Sulbar. “Dari bulan Juli, inflasi turun dari 2,08% (y-on-y) menjadi 1,59% (y-on-y),” ujar Bahtiar.
Pengembangan Sektor Pertanian dan Infrastruktur
Dalam upaya meningkatkan produksi pangan, Bahtiar menggencarkan gerakan menanam komoditi, seperti penanaman 18.000 bibit sukun dan 5.000 bibit pisang. Gerakan ini dilaksanakan secara kolaboratif dengan Forkopimda, pemerintah kabupaten, dan masyarakat. Selain itu, proyek infrastruktur seperti jalan Salutambung-Urekang, yang didanai APBN, terus dipastikan berjalan guna mendukung mobilisasi hasil pertanian masyarakat.
Penanganan Stunting dan Pelayanan Publik
Bahtiar juga berfokus pada penanganan stunting melalui optimalisasi Posyandu, bekerja sama dengan PKK, BKKBN, TNI-Polri, dan instansi vertikal lainnya. Upaya ini meliputi pemberian makanan tambahan (PMT) melalui ADD, CSR, dan DAK. Pada tahun 2023, prevalensi stunting Sulbar turun dari 35% menjadi 30,3%.
Selain itu, pelayanan publik terus ditingkatkan, khususnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Tercatat, pada Triwulan II 2024, realisasi investasi mencapai Rp1,77 triliun, meningkat signifikan dibandingkan Triwulan II 2023 yang hanya Rp859 miliar. Pelayanan kesehatan juga ditingkatkan melalui pendaftaran online, fasilitas khusus bagi ibu hamil, lansia, serta digitalisasi pembayaran.
Evaluasi BUMD dan Pengangguran
Evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga dilakukan dengan harapan dapat lebih optimal pada tahun 2025. Upaya menekan angka pengangguran dilakukan melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pemagangan, yang melibatkan 128 peserta pelatihan dan 179 peserta program magang di 26 perusahaan. Hingga Agustus 2024, 456 tenaga kerja telah ditempatkan di enam kabupaten di Sulbar.
Penanganan Kemiskinan dan Kesehatan
Upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan dengan melibatkan seluruh OPD untuk bekerja kolaboratif. Persentase penduduk miskin Sulbar pada tahun 2024 tercatat sebesar 11,21%, sementara angka kemiskinan ekstrem mencapai 1,46%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
Di sektor kesehatan, peningkatan layanan terus digenjot, termasuk melalui penyediaan PMT bagi ibu dan balita, serta penambahan dokter spesialis. Selain itu, pemerintah juga memperluas kerja sama dengan Dukcapil untuk pembuatan dokumen kependudukan bagi bayi baru lahir.
Penyerapan Anggaran dan Agenda Prioritas
Pemerintah Provinsi Sulbar terus memantau penyerapan APBD, khususnya dana transfer ke daerah. Bahtiar juga menegaskan komitmennya pada delapan agenda prioritas, seperti penyelenggaraan Pilkada 2024 yang aman dan damai, penanganan gizi buruk dan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, hingga membangun konektivitas dengan Ibu Kota Negara (IKN).
Perizinan dan Pelayanan Lainnya
Dalam periode 19 April hingga 23 Agustus 2024, sebanyak 662 dokumen perizinan telah diterbitkan oleh Pemprov Sulbar, menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan layanan publik.
Dengan berbagai program yang telah dilaksanakan, PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin berupaya mewujudkan pemerintahan yang efektif dalam menangani tantangan pembangunan di Sulawesi Barat.
(*/Adv)
