Oleh: Hendra Wahid
Sulbarpos.com –– Menggandeng kampus sebagai arena uji bagi calon kepala daerah merupakan langkah yang layak dipertimbangkan dalam sistem politik kita. Ide ini muncul dari upaya memastikan bahwa calon pemimpin daerah tidak hanya memiliki keterampilan manajerial, tetapi juga pemahaman mendalam tentang isu-isu sosial, ekonomi, dan kebijakan publik yang akan dihadapi.
Sebagai lembaga yang berwenang dalam proses pemilihan kepala daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memastikan bahwa informasi terkait calon kepala daerah dapat diakses oleh semua kalangan. Oleh karena itu, KPU dipandang perlu menjadi fasilitator utama dalam penyampaian visi dan misi calon, termasuk di lingkungan kampus.
Pertama, kampus sebagai lembaga akademik memiliki keunggulan dalam menilai calon kepala daerah secara objektif dan berbasis pengetahuan. Uji kompetensi di kampus dapat mengevaluasi calon secara menyeluruh, dari kemampuan analisis kebijakan, pengetahuan tentang regulasi daerah, hingga strategi pengelolaan anggaran. Penilaian ini dapat dilakukan melalui berbagai bentuk evaluasi, mulai dari ujian teori hingga simulasi kasus nyata yang menggambarkan tantangan yang mungkin mereka hadapi saat memimpin.
Kedua, pengujian di kampus dapat menciptakan transparansi dalam proses seleksi calon kepala daerah. Dengan melibatkan akademisi dan pakar dalam proses evaluasi, masyarakat dapat lebih percaya bahwa calon yang terpilih memiliki kapasitas dan kompetensi yang layak. Ini juga bisa mengurangi praktik nepotisme atau politik uang yang sering kali mencoreng proses pemilihan kepala daerah.
Namun, tantangan juga ada. Proses pengujian di kampus harus dirancang dengan cermat agar tidak hanya mengukur pengetahuan teoritis, tetapi juga kemampuan praktis calon kepala daerah. Evaluasi harus mencakup simulasi kasus dan diskusi skenario nyata yang relevan dengan tugas mereka nanti. Selain itu, kriteria penilaian harus objektif dan berbasis standar yang jelas agar hasilnya adil.
Perlu diingat bahwa meskipun pengujian di kampus bisa menambah validasi terhadap calon, hal ini tidak dapat sepenuhnya menggantikan pengalaman praktis dan keahlian yang diperoleh dari keterlibatan langsung dalam pemerintahan dan masyarakat. Karena itu, pengujian di kampus sebaiknya dianggap sebagai salah satu komponen dalam proses seleksi yang lebih luas, yang mencakup pengalaman lapangan, rekam jejak kepemimpinan, dan dukungan dari masyarakat.
Secara keseluruhan, menguji calon kepala daerah di kampus dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pemerintahan daerah, selama proses ini dirancang secara bijak dan terintegrasi dengan elemen penilaian lainnya. Ini bisa menjadi terobosan untuk menghadirkan pemimpin yang lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas mereka.
Penulis merupakan Ketua Umum HMI Cabang Majene
