Sulbarpos.com, Mamuju – Ratusan aparat desa di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), berencana melakukan aksi penyegelan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) pada pekan depan. Langkah ini dipicu oleh belum dibayarkannya gaji mereka selama 10 bulan terakhir.
“Setelah Natal, kami pastikan akan menyegel kantor yang dipimpin Hery Kurniawan,” ujar Elias, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Mamasa, Selasa (24/12/2024).
Elias menyatakan kekecewaannya terhadap BPKD Mamasa yang dianggap tidak memperhatikan hak para aparat desa. Menurutnya, aksi besar-besaran diperlukan agar aspirasi mereka didengar.
“Kami tidak diperhatikan. Mungkin kalau ada aksi besar-besaran, baru bisa diperhatikan. Contohnya guru-guru yang baru dibayar haknya setelah melakukan demonstrasi,” tambahnya.
Selain itu, Elias mendesak Bupati Mamasa untuk mengevaluasi Kepala BPKD, Hery Kurniawan, agar pelayanan publik dapat lebih maksimal. “Bupati harus menekan dan mengevaluasi Kaban Keuangan. Karena semua pencairan tergantung pada kemauan beliau,” tegas Elias.
Sementara itu, informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa pihak BPKD Mamasa diduga melakukan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara tertutup.
“Banyak yang sembunyi-sembunyi ke Kasda. Saya curiga pencairan ini dipilih-pilih oleh Keuangan,” ungkap seorang kontraktor yang ditemui di Kantor BPKD Mamasa.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala BPKD Mamasa, Hery Kurniawan, belum memberikan tanggapan terkait dugaan tersebut meskipun telah berulang kali dikonfirmasi.
Aksi penyegelan yang direncanakan oleh ratusan aparat desa ini menjadi tanda keresahan yang mendalam terkait pengelolaan keuangan di Kabupaten Mamasa. Para pihak berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini demi mencegah ketegangan lebih lanjut.
(*/Arb)
