Sulbarpos.com, Mamuju – Penetapan pendamping haji Sulawesi Barat (Sulbar) oleh tim seleksi Kementerian Agama (Kemenag) Sulbar pada Kamis (30/1/2025) malam menuai polemik.
Hasil seleksi yang mengumumkan 12 nama sebagai pendamping haji dianggap tidak mencerminkan prinsip keadilan dan profesionalisme, karena mayoritas yang terpilih berasal dari kalangan pejabat, mulai dari anggota DPRD hingga kepala dinas.
Baca juga: Pj Gubernur Sulbar Tebar Benih Nila, Optimalkan Sungai untuk Ekonomi Rakyat
Ketua Fraksi Mahasiswa Sulbar, Alim Bahri, mempertanyakan keputusan tersebut dan menduga adanya intervensi jabatan dalam proses seleksi. Menurutnya, masih banyak tokoh agama yang memiliki kapasitas lebih mumpuni sebagai pendamping haji, tetapi justru terpinggirkan.
“Apa sudah tidak ada lagi yang lebih layak selain para pejabat? Padahal, banyak tokoh agama yang lebih memahami persoalan ibadah haji dan memiliki pengalaman mendampingi jamaah,” ujar Alim Bahri. Sabtu, (1/2/2025).
Baca juga: https://haji.go.id/v5/detail/biaya-haji-turun-kepala-bp-haji-apresiasi-menag-dan-dpr
Ia juga menyoroti peran Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Sulbar dalam proses seleksi.
Menurutnya, jika dugaan adanya konspirasi terbukti, maka pihak terkait harus siap mempertanggungjawabkan keputusan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kemenag Sulbar belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan tersebut.
(*/Red)
