Rakortek di Polman Bahas Percepatan Akses Internet untuk Pelayanan Publik
Sulbarpos.com, POLMAN – Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas realisasi program bantuan internet bagi wilayah blankspot dan layanan publik, Rabu, 3 Juni 2025.
Rapat ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari pejabat Pemprov Sulbar dan Pemkab Polman, para camat, kepala desa, kepala sekolah, kepala puskesmas, Ketua BUMDes, hingga perwakilan Bhabinkamtibmas. Fokus utama diskusi adalah pemerataan konektivitas digital, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini masih terkendala jaringan internet.
Turut hadir Kepala Dinas Kominfo SP Provinsi Sulbar, Mustari Mula, didampingi Kepala Dinas Kominfo SP Polman, Aco Musaddad, serta sejumlah kepala OPD lainnya.
Para peserta menyambut baik inisiatif ini, mengingat konektivitas digital kini menjadi kebutuhan mendasar dalam pelayanan publik.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulbar atas langkah cepat dalam menanggapi persoalan jaringan di daerah kami. Ini memberi harapan baru bagi kemajuan digitalisasi, terutama di daerah yang selama ini tertinggal akses internet,” ujar salah satu peserta Rakortek.
Menurut Mustari Mula, rakortek ini merupakan bagian dari implementasi program prioritas Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga dalam mendorong Sulbar Cerdas dan Sulbar Berdaya.
Ia menyebut, dari hasil pembahasan, terdapat 15 titik fasilitas pelayanan publik di Polman yang menjadi sasaran awal bantuan koneksi internet, di antaranya sekolah, puskesmas, dan kantor desa.
Lebih lanjut, rakortek ini juga membahas tahapan pendataan wilayah blankspot yang diperlukan untuk input dalam aplikasi SIGNAL milik Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Data tersebut akan menjadi dasar dalam pengusulan pembangunan menara BTS 4G di kawasan permukiman dan jalur transportasi yang belum terjangkau sinyal.
“Melalui koordinasi ini, kita ingin memastikan bahwa kolaborasi antara provinsi, kabupaten, dan semua pihak terkait dapat terjalin erat. Harapannya, konektivitas digital di Sulbar bisa semakin merata dan berkualitas,” jelas Mustari.
Sementara itu, Kepala Bidang e-Government Dinas Kominfo SP Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menambahkan bahwa hasil Rakortek ini akan menjadi acuan teknis saat pemasangan perangkat dan pelaksanaan survei di lapangan.
“Dengan panduan yang jelas, proses pelaksanaan akan lebih efisien. Apalagi ada beberapa lokasi sasaran yang berada di pelosok dengan akses yang cukup sulit,” ungkap Ridwan.
Langkah ini menjadi bagian penting dari transformasi digital Sulawesi Barat, untuk memastikan setiap warga memiliki hak yang sama dalam mengakses layanan berbasis internet terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan desa.
(Adv)
