Sulbarpos.com, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kapasitas aparatur pengelola pendapatan daerah.
Melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Pemprov Sulbar mengutus tiga pejabat pengawas dari UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan V Tahun 2025.
Pelatihan yang berlangsung sejak 28 Juni hingga 15 Juli 2025 ini digelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Sulbar, bekerja sama dengan Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan LAN RI Makassar.
Adapun peserta dari Sulbar dalam pelatihan ini adalah:
- Mely Liana, Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan UPTD PPRD Kabupaten Majene,
- Mahfud, Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan UPTD PPRD Kabupaten Mamuju Tengah,
- M. Syahrir Yasin, Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPTD PPRD Kabupaten Mamuju Tengah.
Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo, menjelaskan bahwa pengiriman pejabat ini merupakan langkah strategis untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dan responsif terhadap tantangan pelayanan publik, khususnya dalam bidang pendapatan daerah.
“Ini bagian dari upaya kami mendukung misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar dalam menciptakan SDM yang unggul dan berkarakter,” jelas Masriadi.
Ia berharap, para peserta pelatihan nantinya dapat merumuskan inovasi yang aplikatif, yang bisa berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dalam optimalisasi layanan Samsat di masing-masing wilayah tugasnya.
Masriadi juga menyinggung keberhasilan tahun sebelumnya, di mana sembilan pejabat yang dikirim meraih peringkat pertama pada ajang yang sama. Ia optimis capaian tersebut dapat terulang tahun ini.
“Kami terus mendorong pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur. Semoga tahun ini juga membawa hasil yang membanggakan,” tutupnya.
Pelatihan semacam ini menjadi bagian penting dalam membentuk birokrasi yang profesional dan adaptif terhadap perubahan zaman, sejalan dengan reformasi tata kelola pemerintahan berbasis kompetensi dan pelayanan.
(Adv)
