POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com – Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terus memperkuat langkah pencegahan korupsi melalui pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta pendampingan implementasi Monitoring, Controlling, Surveillance, and Prevention (MCSP) tahun 2025.
Kegiatan tersebut digelar di Aula Sipamandaq Bappeda Litbang, Rabu (10/9/2025), sebagai upaya akselerasi kinerja tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Hadir dalam agenda itu Sekretaris Daerah Polewali Mandar, Nursaid Mustafa, didampingi para asisten Sekda, Inspektur, Kepala BPKAD, Kepala BKPP, Kepala Badan Pendapatan, Kepala Bappeda Litbang, serta sejumlah pimpinan OPD strategis seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Dukcapil, Dinas PUPR, dan Dinas Perumahan, Permukiman, serta Pertanahan.
Selain itu, turut hadir Kepala Bagian PBJ Setda, Direktur RSUD Hj. Andi Depu, Direktur RSUD Wonomulyo, Admin MCP Kabupaten, hingga perwakilan Verifikator MCP Inspektorat.
Kehadiran jajaran tersebut menegaskan komitmen lintas sektor dalam mendukung implementasi MCSP sebagai instrumen penting pencegahan praktik korupsi di lingkungan Pemkab Polman.
Kegiatan ini digelar sebagai upaya memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Dalam sambutannya, Sekda Polewali Mandar Nursaid Mustafa menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan profesional.
Ia mengajak seluruh kepala OPD untuk bergandengan tangan mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan.
“Saya sejak awal sudah berkomitmen mengedepankan reformasi birokrasi. Saat ini saya mencermati terlebih dahulu kondisinya, kemudian saya akan melaporkan ke Bupati terkait langkah-langkah strategis yang perlu ditempuh. Saya yakin kita bisa bersama-sama melakukan yang terbaik. Yang terpenting, seluruh OPD memiliki komitmen kuat untuk bekerja demi mewujudkan Polman yang lebih baik dan bersih dari korupsi,” tegas Nursaid.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Polman berharap pengawasan dan sistem pencegahan korupsi semakin solid.
Selain itu, pelaksanaan MCSP diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. (*Bsb)
