POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com – Rapat Paripurna DPRD Polewali Mandar dengan agenda penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda APBD dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Polman, Selasa (18/11/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Fahry Fadly bersama Wakil Ketua H. Amiruddin dan dihadiri Bupati H. Samsul Mahmud, Wakil Bupati Hj. Andi Nursami Masdar, Sekda Nursaid Mustafa, para asisten, pimpinan OPD, pimpinan fraksi, serta sejumlah anggota DPRD.
Keputusan seluruh fraksi untuk berdiri pada garis yang sama dalam rapat pemandangan umum fraksi yang digelar Senin malam menghadirkan energi baru bagi dinamika pembangunan daerah, sekaligus menegaskan komitmen kolektif untuk mempercepat kemajuan Polewali Mandar
Di balik angka-angka yang dibahas, tersimpan harapan besar bahwa RAPBD 2026 akan menjadi instrumen perubahan yang mampu menyentuh kebutuhan masyarakat secara lebih adil dan merata.
Dalam penyampaiannya, Bupati Samsul Mahmud menegaskan bahwa tahapan jawaban terhadap pandangan fraksi merupakan fase strategis sebelum ranperda ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Ia menyampaikan apresiasi atas seluruh masukan fraksi yang dinilai tegas, kritis, dan konstruktif.
“Jawaban ini adalah pokok-pokok pikiran makro. Penjelasan teknis dan rinci akan dibahas bersama TAPD serta perangkat daerah terkait,” ujarnya.
Enam fraksi—Golkar, Gerindra, NasDem, PAN, PDIP, dan PKB—menyoroti optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bupati memaparkan arah kebijakan sebagai berikut:
- Target PAD 2026 ditetapkan Rp323,7 miliar.
- BLUD menjadi penyumbang terbesar, yakni 77,90% atau Rp252,1 miliar.
- PAD yang benar-benar dapat dikendalikan Pemda hanya sekitar Rp71,6 miliar.
- Revisi Perda Pajak dan Retribusi telah dilakukan untuk memperluas objek pajak, menyesuaikan tarif, serta menyederhanakan administrasi.
Enam fraksi juga menyoal efisiensi belanja seremonial. Bupati menjelaskan:
- Belanja operasi 2026 diproyeksikan Rp1,263 triliun, turun Rp6,3 miliar dari tahun sebelumnya.
- Kenaikan belanja pegawai mencapai 38,48% akibat normalisasi gaji PPPK dan CPNS.
- Pemda berkomitmen menjalankan mandat Inpres Nomor 1 Tahun 2026 mengenai efisiensi belanja seremonial dan kegiatan non-prioritas.
Menjawab sorotan Golkar dan PKB terkait sektor pertanian dan UMKM, Bupati merinci:
- Disiapkan anggaran Rp6,75 miliar untuk penguatan pertanian dan usaha mikro.
- Program pemberdayaan UMKM akan terintegrasi dengan program nasional Koperasi Merah Putih.
- Pemda menyiapkan dukungan vokasi digital serta insentif pajak untuk mendorong produktivitas pelaku usaha.
Jawaban untuk Fraksi Gerindra dan Fraksi Lainnya
Keselarasan APBD dengan RPJMD 2025–2029; Pemda memastikan RAPBD 2026 sejalan dengan visi pembangunan: Polman Sehat, Polman Cerdas, dan Polman Maju.
Perlindungan Kelompok Rentan; Dianggarkan Rp3,68 miliar untuk program penanggulangan kemiskinan dan intervensi sosial.
Infrastruktur Jalan & Jembatan; Disoroti tujuh fraksi. Pemda menjawab:
- Dialokasikan Rp6,5 miliar untuk rehabilitasi dan pemeliharaan jalan.
- Penguatan pendanaan akan diupayakan melalui APBD Provinsi dan APBN.
Pengembangan Pariwisata Disoroti Gerindra dan PKB. Pemda memfokuskan:
- Penguatan kelembagaan pelaku wisata, peningkatan standar layanan, dan promosi destinasi.
- Target jangka panjang: membuka lapangan kerja dan menaikkan pendapatan masyarakat.
Sorotan Fraksi NasDem
Penanganan Sampah; Menjadi program prioritas dengan alokasi Rp4,32 miliar untuk operasional persampahan tahun 2026.
Penanganan Banjir Perkotaan; Pemda menganggarkan Rp3,3 miliar untuk pembangunan drainase, penyusunan master plan, dan DED drainase.
Sorotan Fraksi PAN
Kepatuhan Pedoman Penyusunan APBD; Pemda memastikan RAPBD telah menyesuaikan Permendagri 15/2025 dan telah direviu Inspektorat.
Analisis Sensitivitas Dana Transfer; Tidak dilakukan karena pemerintah pusat telah menetapkan besaran Dana Transfer 2026 secara final.
Anggaran Pendidikan Rp547 Miliar; Dialokasikan untuk belanja pegawai, BOS, DAK pendidikan, TPG/TKG, serta SPM Pendidikan.
Target Pajak Daerah Rp66,12 Miliar; Mengalami kenaikan Rp2,81 miliar dibandingkan APBD Perubahan 2025.
Penyusunan RAPBD 2026 bukan semata rangkaian angka di atas kertas, tetapi cerminan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif.
Kesepakatan seluruh fraksi untuk melanjutkan pembahasan ke tahap berikutnya menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan Polman bergerak menuju arah yang lebih cepat, tepat, dan berpihak pada masyarakat.
Tantangan selanjutnya adalah menjaga ritme kerja, mempertajam analisis kebijakan, dan membuka ruang partisipasi publik.
Anggaran 2026 harus menjadi instrumen perubahan—bukan sekadar formalitas—agar setiap rupiah benar-benar kembali kepada masyarakat.
Dengan semangat kolaborasi dan transparansi, proses penyusunan RAPBD 2026 diharapkan menjadi pondasi lahirnya Polewali Mandar yang lebih maju, kompetitif, dan inklusif.
Mari kawal bersama. Sebab masa depan daerah tidak hanya ditentukan oleh keputusan di ruang rapat, tetapi oleh kepedulian seluruh masyarakat.
Rapat Paripurna ini kembali memperlihatkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya ditopang oleh dokumen anggaran, tetapi oleh kemauan untuk berkolaborasi.
Kesamaan sikap seluruh fraksi merupakan sinyal kuat bahwa Polewali Mandar berada di jalur yang tepat menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan berpihak pada rakyat. (*Bsb)
Editor: Basribas
