POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com — Rapat Paripurna DPRD Polewali Mandar, Jumat (28/11/), yang dipimpin Ketua DPRD Fachry Fady bersama Wakil Ketua H. Amiruddin, menjadi momentum penting bagi arah pembangunan Polman tahun depan.
Dengan kehadiran 33 dari 40 anggota DPRD, paripurna dinyatakan kuorum sesuai Tata Tertib DPRD.
Dalam sidang tersebut, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan DPRD resmi menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 setelah melalui pembahasan panjang serta finalisasi antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Melalui juru bicara Banggar, Ainun, DPRD menyampaikan 9 catatan tegas yang harus menjadi perhatian serius Pemkab Polman, di antaranya:
- Menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran agar tidak ada program yang tidak jelas sumber dananya.
- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan inovasi dan peningkatan manajemen.
- Pengelolaan keuangan harus efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada manfaat publik.
- Penyusunan kebijakan pengelolaan kas yang profesional, termasuk pengawasan dan pengendalian.
- Meminimalkan kesalahan realisasi belanja, termasuk kesalahan bayar.
- Tidak melakukan pergeseran anggaran kecuali kondisi mendesak dan wajib dilaporkan kepada DPRD.
- Menyegerakan realisasi program prioritas pada sektor:
- Penanganan sampah,
- Jaminan kesehatan & validasi data BPJS,
- Pendidikan dan penurunan angka putus sekolah,
- Penguatan aplikasi Polman Satu Data untuk validasi pembangunan.
- Meningkatkan koordinasi dan sinergitas untuk hasil pembangunan yang lebih berdampak.
- Evaluasi tata kelola pemerintahan dan manajemen SDM berbasis kompetensi dan kinerja.
Dalam sambutannya, Bupati Polewali Mandar H. Samsul Mahmud memberikan apresiasi atas kerja keras DPRD dan jajaran eksekutif.
“Koordinasi dan sinergi kita sangat baik. Semoga tetap terjaga pada tahun-tahun mendatang,” ujarnya.
Bupati menegaskan bahwa APBD 2026 disusun berdasarkan tema pembangunan:
“Peningkatan Kualitas SDM dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif untuk Penurunan Kemiskinan Signifikan.”
Tema ini mencerminkan komitmen menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menetapkan sejumlah prioritas utama:
- Penguatan Infrastruktur
Sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- Peningkatan Pelayanan Dasar
Terutama sektor kesehatan dan pendidikan.
- Reformasi Birokrasi & Digitalisasi
Melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penyempurnaan regulasi, dan transformasi digital.
Adapun struktur APBD yang disepakati:
- Pendapatan Daerah: Rp 1.532.931.860.906
- Belanja Daerah: Rp 1.677.510.386.577
- Pembiayaan: Rp 0
Meski belanja lebih tinggi dari pendapatan, penyesuaian pembiayaan menjadikan APBD 2026 ditetapkan sebagai zero defisit.
Sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2024, rancangan APBD selanjutnya dikirim ke Gubernur Sulbar untuk dievaluasi dalam waktu tiga hari kerja.
Bupati Samsul Mahmud menekankan agar seluruh perangkat daerah fokus pada program prioritas dan menekan belanja pendukung yang tidak mendesak.
“Kita berharap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2026 berjalan lebih baik, berkualitas, dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.”
Beliau juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan APBD 2026.
Dengan ketegasan DPRD melalui 9 catatan penting dan komitmen kuat Pemkab Polman, APBD 2026 diharapkan mampu menjawab persoalan nyata masyarakat—mulai dari sampah, kesehatan, pendidikan, hingga tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Sinergi legislatif dan eksekutif menjadi kunci agar Polman melangkah menuju pertumbuhan inklusif, pelayanan publik yang berkualitas, dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
Kini, setelah APBD 2026 disahkan, publik menatap pemerintah dengan sorotan yang jauh lebih tajam dari sebelumnya.
Tak ada lagi ruang untuk alasan klasik, laporan normatif, atau program yang “jalan di atas kertas.” Masyarakat menuntut bukti bahwa pemerintah bukan hanya piawai menyusun anggaran, tetapi juga mampu mengeksekusinya dengan keberanian, ketepatan, dan integritas.
Setiap rupiah yang digelontorkan akan diuji dampaknya, setiap kebijakan akan diukur manfaatnya.
Tahun 2026 bukan sekadar rencana pembangunan—ini adalah ujian besar bagi pemerintah untuk menunjukkan apakah mereka benar-benar bekerja untuk rakyat, atau justru tersandera oleh rutinitas birokrasi yang stagnan. (*Bsb)
Editor: Basribas
