Akselerasi Infrastruktur & Sampah Jadi Emas: Kunci Keberhasilan ASSAMI dalam 300 Hari

POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com — Memasuki 300 hari masa kepemimpinan ASSAMI, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan arah pembangunan yang semakin terukur. Fokus kebijakan diarahkan pada percepatan infrastruktur dasar dan pembenahan tata kelola lingkungan, dua sektor yang selama ini menjadi kunci peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam kurun waktu sekitar 10 bulan, ASSAMI menempatkan pemenuhan hak dasar warga—khususnya akses jalan, air bersih, dan sanitasi—sebagai prioritas utama.

Pendekatan ini dinilai strategis karena berdampak langsung pada konektivitas wilayah, kesehatan masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal.

Di sektor infrastruktur, penanganan jalan sepanjang 8,53 kilometer di sejumlah kecamatan menjadi sinyal pemerataan pembangunan.

Kebijakan ini menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi menjangkau kawasan pinggiran dan desa-desa produktif.

Tidak hanya mengandalkan APBD, pemerintah daerah juga berhasil mengamankan dukungan anggaran pusat melalui penanganan jalan nasional sepanjang 113,45 kilometer.

Langkah ini memperkuat jalur distribusi logistik, terutama di kawasan perbatasan Sulawesi Barat–Sulawesi Selatan, yang selama ini menjadi urat nadi ekonomi masyarakat.

Pada sektor layanan dasar, pembangunan jaringan air minum di 17 desa dan kelurahan serta pembangunan sanitasi melalui SPALD dengan 900 sambungan rumah dinilai sebagai investasi sosial jangka panjang.

Intervensi ini berkontribusi pada penurunan risiko stunting, peningkatan derajat kesehatan, serta penguatan fondasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sementara itu, persoalan lingkungan—khususnya pengelolaan sampah—mulai menunjukkan titik balik. Pengadaan fasilitas incinerator berkapasitas 20 ton per hari menjadi solusi cepat untuk mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Di saat yang sama, pendekatan ekonomi sirkular diperkuat melalui peningkatan jumlah nasabah bank sampah hingga 30 persen.

Pengiriman 43,8 ton sampah plastik ke Makassar menjadi bukti bahwa paradigma masyarakat mulai bergeser: sampah tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan memiliki nilai ekonomi.

Pemerintah juga telah menyiapkan langkah lanjutan dengan rencana operasional mesin pemilah sampah berkapasitas 30 ton per hari pada 2026, menandai adanya peta jalan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem turut mendapat perhatian melalui program P3KE, salah satunya di Desa Batetangnga.

Intervensi berbasis data ini menyasar langsung kebutuhan dasar warga, seperti sanitasi dan penyediaan air minum, sehingga lebih tepat sasaran dan berdampak nyata.

Menurut Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Polewali Mandar, Aco Musaddad.HM, capaian 300 hari ASSAMI secara teoritis selaras dengan tagline pembangunan daerah, “IPM Tinggi, Kemiskinan Turun.”

“Intervensi pada air minum, sanitasi, dan konektivitas wilayah berpengaruh langsung pada komponen IPM, sekaligus menurunkan beban biaya hidup masyarakat,” ujarnya. Kamis (1/1/1016)

Namun demikian, tantangan ke depan tidak kalah besar. Keberlanjutan menjadi kunci utama.

Infrastruktur drainase yang telah dibangun sepanjang 1.239 meter membutuhkan pengawasan berkelanjutan agar berfungsi optimal.

Di sisi lain, lima unit TPS3R yang telah aktif perlu terus diperkuat agar desa mampu mengelola sampah secara mandiri tanpa ketergantungan penuh pada kabupaten.

Secara keseluruhan, 300 hari pertama kepemimpinan ASSAMI dapat dibaca sebagai fase peletakan fondasi.

Infrastruktur dasar dan tata kelola lingkungan menjadi pijakan awal menuju transformasi pembangunan yang lebih inklusif.

Jika konsistensi kebijakan, kolaborasi pusat–daerah, dan partisipasi publik terus dijaga, maka visi Polewali Mandar yang sehat, cerdas, dan maju memiliki peluang besar untuk terwujud secara nyata.

Capaian 300 hari ASSAMI menegaskan bahwa pembangunan tidak selalu harus spektakuler, tetapi harus relevan dan berdampak.

Akselerasi infrastruktur dan reformasi pengelolaan lingkungan yang dilakukan saat ini menjadi investasi jangka panjang.

Keberhasilan tahap awal ini akan sangat ditentukan oleh kemampuan menjaga keberlanjutan program dan memperkuat peran desa sebagai garda terdepan pelayanan publik. (*Bsb)