Sulbarpos.com, Mamuju — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2027 sebagai langkah awal menentukan arah pembangunan daerah. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Senin (9/2/2026).
Forum tersebut dihadiri Anggota DPRD Sulawesi Barat Haluddin, Sekretaris DPRD (Sekwan) Arianto, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah pemangku kepentingan. Sejumlah peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting. Acara juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka secara langsung membuka forum tersebut. Ia menyebut penyusunan RKPD 2027 menjadi momentum penting untuk mengonsolidasikan arah pembangunan yang telah berjalan sejak 2025.
Menurut Suhardi, kondisi perekonomian Sulawesi Barat menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi daerah saat ini telah melampaui rata-rata nasional dan berdampak pada penurunan angka kemiskinan.
“Sejak 2025 arah pembangunan mulai membaik. Pertumbuhan ekonomi kita sudah di atas nasional dan ini patut disyukuri. Dampaknya juga terlihat pada penurunan angka kemiskinan,” ujar Suhardi.
Sebagai upaya lanjutan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp60 miliar pada 2026 untuk program penciptaan lapangan kerja melalui skema padat karya. Program ini menyasar wilayah perdesaan dan perkotaan dengan tujuan menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah juga membuka ruang partisipasi luas bagi berbagai pihak. Masukan dari pemangku kepentingan, instansi pemerintah pusat, hingga kalangan perguruan tinggi akan menjadi bahan penyempurnaan Ranwal RKPD 2027.
Selain itu, pemerintah akan mempertimbangkan proyeksi serta rekomendasi pertumbuhan ekonomi dari Bank Indonesia guna memastikan target pembangunan daerah tetap realistis dan selaras dengan kondisi makroekonomi.
Suhardi menegaskan seluruh pandangan dan kritik yang disampaikan dalam forum akan menjadi bagian penting dalam perbaikan perencanaan pembangunan ke depan.
“Semua pandangan dan kritik kita terima sebagai bahan penyempurnaan agar perencanaan pembangunan 2027 lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Sulbar Haluddin bersama Sekwan Arianto berharap Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2027 dapat melahirkan program-program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Kita berharap RKPD 2027 mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat,” kata Haluddin.
Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan penyusunan RKPD 2027 menghasilkan kebijakan pembangunan yang partisipatif, berbasis data, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
