Gas Polman Menuju Swasembada! Bupati Perkuat Sinergi Tani, Targetkan Pertanian Makin Mandiri dan Modern di 2026

POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam memperkuat sektor pertanian kian nyata. Di tengah tantangan ekonomi global dan ancaman perubahan iklim, Pemkab Polman tancap gas membangun kemandirian pangan melalui kolaborasi strategis bersama organisasi petani.

Staf Ahli Bupati Polewali Mandar Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, DR. Aco Musaddad, HM, menghadiri pertemuan strategis dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pengurus Tani Indonesia (Tani Merdeka Indonesia) Kabupaten Polewali Mandar. Dalam forum tersebut, ia menyampaikan pesan khusus Bupati H. Samsul Mahmud yang menegaskan arah kebijakan pembangunan pertanian daerah ke depan.

Menurut DR. Aco, Bupati menaruh perhatian besar pada penguatan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat Polman. Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen mempercepat pembangunan pertanian berbasis inovasi, kolaborasi, dan pemberdayaan petani.

“Bupati berharap DPD Pengurus Tani Indonesia dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyerap aspirasi petani sekaligus mengawal program swasembada pangan nasional di tingkat daerah,” ujar DR. Aco, mengutip pesan Bupati. Rabu (11/2/26)

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah agenda strategis dibahas untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan di Polewali Mandar.

Pertama, penguatan sinergi kelembagaan. Pemkab Polman mendorong organisasi tani mengambil peran aktif dalam memastikan program pertanian berjalan tepat sasaran. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat implementasi kebijakan swasembada pangan hingga ke tingkat kelompok tani.

Kedua, peningkatan produksi pertanian. Mengacu pada capaian peningkatan signifikan produksi padi di Polewali Mandar dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah mendorong adopsi teknologi pertanian modern oleh petani. Inovasi tersebut dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas sekaligus efisiensi biaya produksi.

Ketiga, penguatan kemandirian kelompok tani. Pemerintah Kabupaten terus memberikan dukungan konkret, mulai dari bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) hingga pendampingan teknis di 16 kecamatan. Langkah ini diarahkan untuk menciptakan kelompok tani yang tangguh, profesional, dan berdaya saing.

Keempat, menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah. Sinergi antara pemerintah dan organisasi tani dipandang krusial untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga sepanjang 2026, terutama di tengah dinamika perubahan iklim dan fluktuasi ekonomi.

“Amanah yang diberikan kepada pengurus tani adalah tanggung jawab besar untuk meningkatkan harkat hidup petani kita. Dengan koordinasi yang solid, target swasembada pangan berkelanjutan sangat mungkin kita capai,” tegas DR. Aco.

Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah sistematis Pemkab Polman dalam memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan lembaga kemasyarakatan. Fokus utamanya adalah menyelaraskan visi pembangunan jangka panjang yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan daerah.

Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dengan potensi pertanian yang besar, Polewali Mandar terus menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan. Di bawah kepemimpinan Bupati H. Samsul Mahmud, pemerintah daerah mengakselerasi pembangunan infrastruktur pendukung pertanian, memperluas akses teknologi, dan mendorong inovasi berbasis kebutuhan petani.

Kemandirian pangan bukan sekadar target produksi, melainkan strategi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Ketika petani kuat dan produktif, daya tahan ekonomi daerah pun semakin kokoh.

Kolaborasi erat antara pemerintah dan organisasi tani diharapkan menjadi fondasi utama dalam menciptakan sistem pertanian yang modern, adaptif terhadap perubahan iklim, serta berorientasi pada kesejahteraan petani.

Dengan langkah terstruktur dan komitmen bersama, Polewali Mandar optimistis melangkah menuju swasembada pangan yang berkelanjutan—sekaligus menjadikan sektor pertanian sebagai motor penggerak utama pembangunan daerah di tahun 2026 dan seterusnya. (*rls)