Sulbarpos.com, Mamuju — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Focus Group Discussion (FGD) pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bidang politik. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Berkah, Mamuju, Kamis (12/2/2026).
FGD tersebut menghadirkan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat, M. Khalil Qibran, sebagai narasumber utama. Forum ini diikuti oleh perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), unsur akademisi, perwakilan partai politik, tokoh masyarakat, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam pemaparannya, Khalil Qibran menekankan bahwa penguatan demokrasi di daerah tidak bisa dilepaskan dari peningkatan partisipasi politik masyarakat, transparansi tata kelola pemerintahan, serta penguatan peran lembaga legislatif dan eksekutif.
“Indeks Demokrasi Indonesia menjadi instrumen penting untuk mengukur kualitas demokrasi di daerah. Karena itu, dibutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar setiap indikatornya dapat terus diperbaiki,” ujar Khalil.
Ia menegaskan, DPRD Provinsi Sulawesi Barat mendukung penuh upaya peningkatan IDI, sejalan dengan komitmen Gubernur Sulawesi Barat untuk mendorong kualitas demokrasi di daerah agar terus meningkat.
“Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi, DPRD mendukung program ini. Namun, capaian indikator demokrasi juga harus dibarengi dengan sosialisasi yang intens kepada masyarakat,” katanya.
Menurut Khalil, pendidikan politik menjadi faktor penting dalam memperkuat demokrasi. Ia menilai, berbagai upaya telah dilakukan oleh para pelaku politik, termasuk anggota DPRD, melalui dialog publik, hearing, hingga kegiatan reses di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, Khalil menekankan perlunya solusi konkret yang dihasilkan dari FGD tersebut, khususnya melalui peran aktif seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
“Penguatan demokrasi tidak bisa hanya dibebankan kepada Kesbangpol. OPD lain seperti Dinas Kominfo, Bapperida, hingga Biro Hukum harus berperan aktif dalam memaksimalkan capaian indikator IDI,” ujarnya.
Sementara itu, pihak Badan Kesbangpol Sulbar menyampaikan bahwa FGD ini bertujuan untuk menjaring masukan, saran, dan rekomendasi strategis dari berbagai unsur. Hasil diskusi diharapkan menjadi bahan perumusan kebijakan dan perencanaan program dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Sulawesi Barat.
Kegiatan ini juga sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, yakni membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani, efektif, efisien, dan transparan. (*)
