Klaim BBM Aman Dibantah Realita, APPM Soroti Antrean Panjang dan Harga Melonjak di Polman

POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com – Pernyataan resmi mengenai kondisi bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Polewali Mandar kembali menuai sorotan publik. Di tengah klaim pasokan dalam kondisi aman, masyarakat justru masih dihadapkan pada antrean panjang di sejumlah SPBU serta lonjakan harga BBM di tingkat pengecer yang semakin tinggi.

Perwakilan Pertamina Sales Branch Manager (SBM) Fuel wilayah Sulawesi Barat, Fandy Achmad Sitaba, menyampaikan bahwa distribusi BBM ke wilayah Polewali Mandar berjalan normal. Pasokan disebut rutin disuplai setiap hari melalui Depot Parepare dan secara stok dinilai dalam kondisi aman.

Namun kondisi tersebut dinilai berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Aliansi Pemuda Pelajar Mahasiswa (APPM) Polman Kota Parepare menilai kelangkaan BBM masih terjadi. Antrean kendaraan terlihat mengular di sejumlah SPBU, sementara harga BBM di tingkat pengecer dilaporkan melonjak hingga mencapai sekitar Rp30.000 per liter.

APPM menegaskan bahwa indikator kondisi “aman” tidak cukup hanya dilihat dari sisi distribusi atau ketersediaan stok di depot. Menurut mereka, ukuran utama adalah kemudahan masyarakat memperoleh BBM dengan harga normal tanpa harus mengantre berjam-jam.

Ketua Umum APPM Polman Kota Parepare, Muhammad Amin Hasman Kausu, mengkritik keras pernyataan tersebut. Ia menilai klaim kondisi aman berpotensi menyesatkan persepsi publik karena tidak mencerminkan realitas yang dialami masyarakat setiap hari.

“Fakta di lapangan menunjukkan masyarakat masih kesulitan mendapatkan BBM. Antrean panjang masih terjadi dan harga di pengecer melonjak tinggi. Kalau masyarakat masih antre dan beli mahal, itu belum bisa disebut aman,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Ia juga menyoroti inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh pihak terkait. Menurutnya, sidak tersebut terkesan hanya bersifat formalitas dan belum menyentuh akar persoalan distribusi BBM di lapangan.

“Sidak jangan hanya seremonial. Yang dibutuhkan masyarakat adalah pengawasan distribusi yang serius dan berkelanjutan, bukan sekadar datang melihat lalu selesai,” tegasnya.

Lebih jauh, APPM menilai lambannya penanganan persoalan ini mencerminkan lemahnya koordinasi serta pengawasan distribusi BBM di daerah. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat kecil yang terpaksa membeli BBM dengan harga tinggi demi mempertahankan aktivitas ekonomi mereka.

Lonjakan harga di tingkat pengecer, lanjutnya, menjadi indikator kuat adanya ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan di lapangan. Dalam kondisi tersebut, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan karena harus menanggung beban biaya yang semakin besar.

APPM Polman Kota Parepare mendesak Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bersama pihak terkait untuk segera mengambil langkah konkret, mulai dari penambahan pasokan, pengawasan distribusi yang lebih ketat, hingga penindakan tegas terhadap dugaan penyimpangan distribusi BBM.

“Pemerintah harus terbuka kepada publik dan menyampaikan kondisi riil yang sebenarnya. Jangan sampai masyarakat mendapat informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan,” tambahnya.

Situasi ini dinilai tidak bisa dianggap normal. Krisis BBM di Polewali Mandar tidak hanya menyangkut ketersediaan energi, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem distribusi. Jika tidak segera ditangani secara serius dan transparan, dampaknya dikhawatirkan akan meluas terhadap aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. (*Mull)