POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Polewali Mandar mendadak tersendat. Puluhan dapur yang menjadi tulang punggung layanan gizi masyarakat terpaksa “dipaksa berhenti” oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Keputusan tegas ini memantik perhatian publik—di tengah harapan besar terhadap program prioritas pemerintah, standar justru menjadi batu sandungan utama.
Langkah penghentian operasional dilakukan BGN dalam dua gelombang sepanjang dua pekan terakhir. Pada tahap awal, sebanyak 13 dapur MBG dihentikan sementara. Tak berselang lama, gelombang kedua kembali menyusul dengan penutupan 16 dapur lainnya.
Dengan demikian, total terdapat 29 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar kini tidak beroperasi.
Kebijakan tersebut merujuk pada dua surat resmi BGN, yakni nomor 1210/D.TWS/03/2026 tentang Penutupan Operasional Sementara, serta surat lanjutan bernomor 1347/D.TWS/04/2026.
Hasil evaluasi menunjukkan, sebagian besar dapur belum memenuhi standar wajib, khususnya terkait kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Selain itu, sejumlah fasilitas juga belum dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai ketentuan.
Koordinator Wilayah BGN Polewali Mandar, Muhammad Firman Jaelani, membenarkan penghentian sementara tersebut. Ia menegaskan, langkah ini bukan semata pembatasan, melainkan bagian dari upaya penataan sistem agar program berjalan optimal.
“Penutupan ini dilakukan agar seluruh mitra MBG dapat menjalankan program sesuai standar, menjaga kualitas, serta mengikuti seluruh aturan dan SOP yang berlaku,” ujarnya.
Firman juga menambahkan, BGN tidak menutup ruang bagi dapur-dapur tersebut untuk kembali beroperasi. Namun, seluruh persyaratan administratif dan teknis harus dipenuhi terlebih dahulu, termasuk pengurusan SLHS dan penyediaan IPAL sesuai standar.
Sejumlah dapur yang terdampak pada tahap pertama di antaranya SPPG Takatidung 1, Takatidung 3, Balanipa Galung Tuluk, Matakali Pasiang, Tinambung, hingga Limboro. Sementara pada tahap kedua, penutupan mencakup wilayah Matakali, Campalagian, Balanipa, Luyo, hingga Bulo.
Hingga kini, belum ada kepastian waktu pembukaan kembali operasional dapur MBG tersebut. Proses pemenuhan standar menjadi kunci utama sebelum layanan dapat kembali berjalan normal.
Langkah tegas BGN ini menjadi sinyal kuat bahwa kualitas dan standar layanan tidak bisa dikompromikan, meski program MBG memiliki urgensi tinggi bagi masyarakat.
Penutupan sementara diharapkan menjadi momentum pembenahan bagi seluruh mitra, agar ke depan pelaksanaan program tidak hanya masif, tetapi juga berkualitas, aman, dan berkelanjutan. (*rls)
Editor: Basribas
