POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com — Langkah konkret memperkuat ketahanan pangan di Polewali Mandar kembali ditunjukkan. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar resmi menerima pengoperasian dan pemeliharaan tiga paket jaringan irigasi tersier dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi V Mamuju.
Serah terima berlangsung di Kantor Unit Pengelola Irigasi (UPI) D.I. Maloso, Kamis 2 Afril 2026, ditandai dengan penyerahan langsung oleh Kepala BWS Sulawesi V Mamuju, Tampang, kepada Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud.
Tiga jaringan irigasi yang kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing berada di wilayah P3A Galung Lombok, P3A Tunas Baru Renggeang, serta P3A Matettang Tapango Barat.
Infrastruktur tersebut sebelumnya dibangun pada Tahun Anggaran 2025 melalui dukungan dana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 oleh satuan kerja Kementerian Pekerjaan Umum. Meski kewenangan pengelolaan berada di tingkat kabupaten, pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh pemerintah pusat melalui BWS Sulawesi V Mamuju.
Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran aktif Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengakses program pembangunan dari pemerintah pusat.
“OPD teknis harus lebih agresif dan responsif dalam mengusulkan program ke kementerian. Peluang anggaran di sektor infrastruktur dan pertanian sangat besar, khususnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian,” ujarnya.
Ia menilai, sinergi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci percepatan pembangunan sektor pertanian yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data serah terima, Daerah Irigasi Galung Lombok memiliki panjang saluran 1.183 meter dengan cakupan layanan 20 hektare lahan. Sementara Daerah Irigasi Renggeang sepanjang 880 meter melayani 40 hektare, dan Daerah Irigasi Tapango sepanjang 258 meter mengairi hingga 53,75 hektare lahan pertanian.
Dengan penyerahan ini, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar memegang kendali penuh atas operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi tersebut. Tanggung jawab itu mencakup penyediaan anggaran, penguatan sumber daya manusia, hingga pengamanan aset infrastruktur.
Langkah ini dinilai strategis dalam mendorong peningkatan produktivitas pertanian sekaligus mempercepat pencapaian agenda nasional menuju swasembada pangan.
Ke depan, optimalisasi pemanfaatan jaringan irigasi diharapkan mampu menjamin ketersediaan air bagi petani sepanjang musim tanam. Pemerintah daerah pun dituntut menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur agar tetap optimal dan tidak mengalami penurunan kualitas.
Pembangunan jaringan irigasi ini menjadi bagian dari intervensi pemerintah pusat melalui BWS Sulawesi V Mamuju dalam mendukung daerah mempercepat pembangunan sektor pertanian. Kolaborasi lintas pemerintahan tersebut menegaskan bahwa sinergi yang kuat menjadi faktor penentu keberhasilan program strategis nasional di daerah. (*rls)
Editor: Basribas
