POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com — Ancaman banjir akibat tumpukan sampah di aliran sungai kembali mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Kehutanan (DLHK), langkah cepat dilakukan dengan menurunkan alat berat untuk membuka sumbatan yang selama ini menghambat aliran air di kawasan padat permukiman.
Kegiatan pembersihan difokuskan pada aliran sungai yang melintasi Desa Sidorejo hingga Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Selasa (21/4/2026). Upaya ini dipimpin langsung Kepala DLHK Polman, Faisal Katohidar, sebagai bagian dari langkah antisipatif menghadapi potensi banjir akibat penumpukan sampah rumah tangga dan sedimentasi.
Dalam proses normalisasi, DLHK mengerahkan alat berat jenis excavator guna mengangkat material sampah dan endapan yang menyebabkan penyempitan badan sungai. Penggunaan alat berat dinilai efektif mempercepat proses pembersihan yang selama ini terkendala metode manual.
“Penggunaan excavator sangat membantu mempercepat pembersihan. Material yang menyumbat aliran sungai dapat segera diangkat sehingga aliran air kembali lancar,” ujar Faisal.
Ia mengungkapkan, kondisi sungai sebelumnya mengalami penyumbatan cukup serius. Jika tidak segera ditangani, hal tersebut berpotensi memicu luapan air, terutama saat intensitas hujan meningkat.
Selain penanganan teknis, DLHK juga mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Kebiasaan tersebut dinilai menjadi faktor utama terjadinya penyumbatan aliran air yang berujung pada risiko banjir.
Pemerintah desa setempat turut mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah dalam merespons keluhan warga terkait kondisi sungai. Normalisasi ini diharapkan mampu mengembalikan fungsi sungai sebagai saluran air yang sehat, sekaligus menekan potensi bencana di kawasan permukiman.
Menariknya, alat berat excavator yang digunakan dalam kegiatan tersebut merupakan milik pribadi Bupati Polewali Mandar, Samsul Mahmud, yang dipinjamkan untuk mendukung percepatan penanganan. Dukungan ini dinilai sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam menangani persoalan lingkungan dan mitigasi bencana secara responsif. (*rls)
Editor: Basribas
