PASANGKAYU, Sulbarpos.com — Upaya memperkuat tata kelola keuangan desa kembali ditegaskan melalui Workshop Dana Desa yang digelar di Aula Bupati Pasangkayu, Sulawesi Barat, Rabu (6/5/2026). Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa, seiring meningkatnya tuntutan publik terhadap penggunaan dana negara yang tepat sasaran.
Workshop yang diinisiasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat tersebut menghadirkan Anggota MPR RI, H. Jupri Mahmud, sebagai salah satu pemateri utama. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap implementasi undang-undang, penggunaan APBN, hingga kebijakan pemerintah yang langsung bersentuhan dengan desa.
Menurutnya, pengawasan tidak boleh dipandang sebagai formalitas administratif semata, melainkan instrumen krusial untuk memastikan setiap rupiah dana desa digunakan sesuai regulasi dan kebutuhan masyarakat. “Pengelolaan dana desa harus berada dalam koridor hukum yang jelas, dengan pengawasan yang kuat agar tidak menyimpang dari tujuan pembangunan,” tegas Jupri.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan desa tidak cukup diukur dari tingginya serapan anggaran. Transparansi dan akuntabilitas, kata dia, justru menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas program. Kepercayaan publik akan tumbuh ketika pemerintah desa terbuka dalam menyampaikan informasi serta bertanggung jawab atas setiap kebijakan anggaran.
“Bukan sekadar menghabiskan anggaran, tetapi memastikan dampaknya nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.
Lebih jauh, Jupri menyampaikan optimisme terhadap masa depan desa jika sinergi antar level pemerintahan terus diperkuat. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, hingga desa dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan desa yang mandiri, inovatif, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pasangkayu, I Nyoman Suandi, memaparkan arah kebijakan pengelolaan dana desa di daerah. Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa, khususnya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran.
Diskusi dalam workshop berlangsung interaktif di bawah panduan Dr. Dwi Rudi Hartoyo selaku Deputi Bidang Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan. Materi teknis turut diperdalam oleh Taufik Damhuri yang mengulas secara rinci tahapan pengelolaan anggaran desa secara komprehensif.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kompetensi aparatur desa semakin meningkat, sekaligus memperkuat sistem pengawasan internal. Dengan demikian, tata kelola dana desa di Kabupaten Pasangkayu dapat semakin berkualitas, transparan, dan memberikan dampak langsung terhadap pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
Penguatan pengawasan dan penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa kini menjadi isu strategis secara nasional. Pemerintah terus mendorong peningkatan kapasitas aparatur desa serta penguatan sistem pengendalian internal guna meminimalisir potensi penyimpangan, sekaligus memastikan dana desa benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan dari tingkat paling bawah. (*rls)
Editor: Basribas
