Kanwil BPN Sulbar Matangkan Persiapan GTRA 2026, Fokus Rumuskan Isu Strategis Reforma Agraria

MAMUJU, Sulbarpos.com — Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Barat mulai mematangkan pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun Anggaran 2026 melalui rapat persiapan yang digelar di Aula Kanwil BPN Sulbar, Selasa (19/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi langkah awal dalam merumuskan berbagai isu strategis Reforma Agraria yang dinilai berdampak langsung terhadap penataan aset, penataan akses, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Barat.

Rapat persiapan GTRA Tahun Anggaran 2026 dihadiri unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Barat bersama jajaran internal Kanwil BPN Sulbar yang tergabung dalam Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sulawesi Barat.

Pertemuan itu menjadi forum koordinasi lintas sektor untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi dalam mendukung pelaksanaan Reforma Agraria di daerah.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam menentukan arah kebijakan Reforma Agraria yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, dukungan serta masukan dari seluruh OPD sangat dibutuhkan untuk memetakan berbagai persoalan strategis yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaan Reforma Agraria di Sulawesi Barat. Isu-isu tersebut nantinya akan menjadi fokus utama dalam agenda GTRA Tahun 2026.

“Sinergi dan kolaborasi lintas sektor menjadi langkah penting dalam mewujudkan Reforma Agraria yang berkelanjutan serta berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat,” ujarnya.

Selanjutnya, Koordinator Kelompok Substansi Landreform memaparkan sejumlah materi terkait arah kebijakan Reforma Agraria, tahapan pelaksanaan program, hingga penguatan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan GTRA di daerah.

Dalam sesi diskusi, para peserta rapat turut menyampaikan berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi di lapangan. Beragam persoalan tersebut kemudian dihimpun sebagai bahan rumusan isu strategis pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Barat.

Sejumlah persoalan yang mengemuka di antaranya berkaitan dengan penataan aset, penguatan akses masyarakat terhadap sumber ekonomi, hingga pentingnya sinkronisasi program lintas instansi agar pelaksanaan Reforma Agraria dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Melalui rapat persiapan ini, Kanwil BPN Sulbar berharap pelaksanaan GTRA Tahun 2026 dapat berjalan lebih terarah dan optimal, khususnya dalam mendukung penataan aset dan penataan akses berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain itu, pelaksanaan GTRA juga diharapkan mampu memperkuat pemerataan pembangunan dan membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Sebagai catatan, Gugus Tugas Reforma Agraria merupakan wadah koordinasi lintas sektor yang dibentuk untuk mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria di daerah.

Kehadiran GTRA memiliki peran strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penataan aset dan penataan akses secara terpadu.

Dengan persiapan yang lebih matang sejak awal, Kanwil BPN Sulbar optimistis pelaksanaan GTRA Tahun 2026 mampu menghadirkan program Reforma Agraria yang lebih efektif, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat. (*rls)