Di Era Kepemimpinan Assami, Polman Sukses Rebut Kembali Opini WTP dari BPK RI

POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025, setelah sempat mengalami jedah selama dua tahun.

Capaian tersebut menjadi momentum penting bagi Pemkab Polman di bawah kepemimpinan Bupati Polewali Mandar H. Samsul Mahmud dan Wakil Bupati Hj. Andi Nursami Masdar dengan tagline “Assami”, yang dinilai berhasil mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah secara lebih transparan, profesional, dan akuntabel.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat dalam agenda resmi yang berlangsung di Mamuju, Senin (25/5/2026).

Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan tersebut. Ia menilai opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

Menurutnya, capaian itu merupakan hasil kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam membenahi sistem administrasi, meningkatkan disiplin pelaporan, serta memperkuat pengelolaan keuangan daerah sesuai standar pemeriksaan BPK RI.

“Alhamdulillah, raihan opini WTP ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Ini adalah hasil kerja bersama seluruh OPD dan dukungan masyarakat Polewali Mandar,” ujar Samsul Mahmud.

Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran OPD yang dinilai telah bekerja maksimal dalam memperbaiki sistem administrasi dan pelaporan keuangan daerah sehingga Pemkab Polman mampu kembali memperoleh opini tertinggi dari BPK RI.

“Capaian ini adalah hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah. Opini WTP ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat, Frider Sinaga, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemkab Polewali Mandar kembali meraih opini WTP setelah sempat terhenti selama dua tahun terakhir.

Menurut Frider, opini WTP diberikan berdasarkan sejumlah indikator penting, mulai dari kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, hingga efektivitas sistem pengendalian intern.

“Opini WTP diberikan berdasarkan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern,” jelas Frider.

Ia menambahkan, keberhasilan tersebut mencerminkan adanya peningkatan signifikan dalam tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan daerah di Kabupaten Polewali Mandar.

Meski demikian, BPK RI tetap mengingatkan agar pemerintah daerah terus menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan secara berkelanjutan.

“Kami berharap opini WTP ini dapat dipertahankan dengan tetap memperhatikan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya.

Keberhasilan kembali meraih opini WTP diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh OPD untuk terus menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah di masa mendatang. (*rls)