Imigrasi Perkuat Integritas Pelayanan Publik, Dirjen Minta Jajaran Lakukan Action Plan

JAKARTA, Sulbarpos.com — Direktorat Jenderal Imigrasi Direktorat Jenderal Imigrasi menegaskan komitmennya memperkuat integritas dan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, dalam pengarahan kepada jajaran Imigrasi dan Atase Imigrasi RI yang digelar secara hybrid di Aula Ditjen Imigrasi, Selasa (09/06/2026).

Dalam arahannya, Hendarsam meminta seluruh jajaran segera melaksanakan langkah konkret atau action plan sebagai upaya perbaikan menyeluruh, khususnya dalam peningkatan integritas dan profesionalisme pelayanan kepada masyarakat.

“Kita serahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan kepada aparat penegak hukum (APH). Mulai minggu ini, saya minta semua jajaran kembali fokus pada tugas, fungsi, dan program-program yang sudah dicanangkan. Pelayanan kepada masyarakat harus berjalan optimal,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa dinamika dan krisis yang tengah dihadapi institusi harus dijadikan momentum refleksi untuk melakukan pembenahan internal secara total.

Menurutnya, sudah saatnya budaya kerja lama yang tidak sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang bersih ditinggalkan.

“Zaman sudah berubah, dan tuntutan masyarakat saat ini telah berubah. Tidak ada hak istimewa (privilege) bagi siapa pun untuk melakukan pelanggaran,” tegasnya.

Hendarsam juga menyoroti posisi strategis Imigrasi sebagai institusi pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Kondisi tersebut, kata dia, menjadikan Imigrasi sangat rentan terhadap kritik dan keluhan, sehingga membutuhkan respons cepat, transparan, dan berorientasi pada solusi.

Ia menambahkan bahwa meskipun Ditjen Imigrasi memiliki sumber daya manusia yang kompeten, hal tersebut harus diiringi dengan penguatan integritas agar kepercayaan publik dapat kembali pulih.

Lebih lanjut, Hendarsam menekankan pentingnya mendekatkan layanan Imigrasi kepada masyarakat dengan mengurangi jarak psikologis antara institusi dan publik. Hal ini sejalan dengan gagasan “Imigrasi untuk Rakyat” yang kini terus didorong sebagai semangat reformasi layanan.

“Gagasan ‘Imigrasi untuk Rakyat’ lahir karena kita harus mendekatkan diri dan menghilangkan jarak dengan masyarakat. Fokus kita sekarang adalah membuktikan komitmen itu, merebut kembali kepercayaan publik, dan memastikan bahwa setiap kerja Imigrasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” pungkasnya (*rls)