Wakil Rakyat Datang Bukan Saat Pemilu, Ajbar Bawa Suara Nelayan Karampuang ke DPR RI

MAMUJU, Sulbarpos.com – Persoalan petani dan nelayan tidak berhenti pada kemampuan memproduksi pangan dan hasil laut. Ketika harga masih lebih banyak ditentukan pasar sementara produsen berada pada posisi tawar yang lemah, peningkatan produksi belum tentu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Persoalan inilah yang disoroti Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PAN, Ajbar, SP, saat bersilaturahmi dengan masyarakat Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju.

Kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Warga Pulau Karampuang menyambut kedatangan Ajbar dengan jamuan khas masyarakat pesisir, mulai dari udang lobster, udang mantis, aneka kerang, ikan laut segar hingga makanan tradisional berbahan dasar ubi kayu.

Namun, bagi Ajbar, jamuan tersebut bukan tujuan utama kedatangannya. Ketua DPW PAN Sulawesi Barat itu menegaskan, kehadirannya di Pulau Karampuang merupakan bagian dari tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat untuk mendengar langsung persoalan masyarakat, termasuk warga yang tidak menjadi basis utama perolehan suaranya.

“Saya datang ke Pulau Karampuang bukan karena hasil pemilu, apalagi untuk memikirkan Pemilu 2029. Sekecil apa pun perolehan suara saya di pulau ini, saya tetap memiliki kewajiban moral untuk hadir bersilaturahmi dan mendengar langsung keluhan masyarakat,” kata Ajbar.

Menurut Ajbar, keberadaan seorang wakil rakyat tidak semestinya hanya dirasakan masyarakat ketika momentum politik berlangsung. Setelah terpilih, tanggung jawab seorang anggota legislatif melekat kepada seluruh masyarakat yang berada dalam wilayah kerjanya.

Karena itu, ia menyatakan ingin mengabdikan diri untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, terutama petani dan nelayan yang berkaitan langsung dengan ruang lingkup tugasnya di Komisi IV DPR RI.

“Saya hanya ingin mewakafkan diri untuk membantu mencari solusi atas persoalan masyarakat Pulau Karampuang. Sebagai anggota Komisi IV DPR RI, sudah menjadi tanggung jawab saya mengawal berbagai persoalan di sektor pertanian, perikanan, kelautan, dan kehutanan agar mendapat perhatian pemerintah,” ujarnya.

Dalam dialog bersama warga, Ajbar menyoroti persoalan yang dinilainya masih menjadi masalah mendasar bagi petani dan nelayan, yakni lemahnya posisi tawar terhadap pasar.

Petani dan nelayan, kata dia, berada di garis depan dalam menghasilkan pangan dan komoditas laut. Namun, mereka kerap tidak memiliki kendali yang cukup terhadap harga hasil produksi. Di sisi lain, kebutuhan terhadap sarana produksi, permodalan, teknologi, dan akses pasar masih menjadi tantangan.

“Petani dan nelayan kita belum berdaulat. Mereka bekerja keras menghasilkan pangan dan hasil laut, tetapi bukan mereka yang menentukan harga. Mereka juga harus berproduksi dengan fasilitas yang masih sangat terbatas. Ini adalah persoalan yang tidak boleh dibiarkan dan harus kita cari jalan keluarnya bersama,” tegasnya.

Ajbar menilai pembangunan sektor pertanian, perikanan, kelautan, dan kehutanan tidak boleh hanya mengejar peningkatan produksi. Negara juga harus memastikan masyarakat yang menjadi produsen mendapatkan manfaat ekonomi yang sepadan dari hasil kerja mereka.

Menurutnya, penguatan sektor tersebut harus dibarengi dengan akses permodalan yang lebih mudah, teknologi yang memadai, sarana produksi, perlindungan terhadap harga, serta kepastian pasar.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya didorong untuk semakin banyak menghasilkan komoditas, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik dari hasil produksinya.

Dalam kesempatan tersebut, Ajbar juga menyerahkan bantuan sebesar Rp5 juta untuk mendukung pembangunan sarana air bersih bagi masyarakat Dusun Karampuang I.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga sekaligus mendukung upaya masyarakat dalam membangun fasilitas air bersih secara gotong royong.

“Air bersih adalah kebutuhan dasar. Semoga bantuan ini dapat meringankan kebutuhan masyarakat dan menjadi penyemangat untuk terus bergotong royong membangun fasilitas yang bermanfaat bagi warga,” ujar Ajbar.

Selain persoalan air bersih, warga juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang berkaitan dengan kebutuhan sarana penangkapan ikan, penguatan sektor pertanian hingga pengembangan potensi ekonomi masyarakat pesisir.

Ajbar memastikan aspirasi tersebut akan menjadi bagian dari bahan perjuangannya di DPR RI, baik melalui fungsi legislasi, penganggaran maupun pengawasan terhadap program-program pemerintah.

Bagi Ajbar, turun langsung ke tengah masyarakat bukan sekadar agenda silaturahmi. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperoleh gambaran nyata mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat sebelum dibawa ke ruang kebijakan.

Ia menilai, kebijakan publik akan lebih tepat sasaran apabila dibangun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan asumsi dari balik meja pemerintahan maupun parlemen.

“Saya ingin setiap langkah perjuangan di DPR RI berangkat dari apa yang benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, silaturahmi seperti ini akan terus saya jaga. Wakil rakyat harus lebih banyak mendengar daripada berbicara,” pungkasnya.

Silaturahmi Ajbar bersama masyarakat Pulau Karampuang berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan. Di balik jamuan hasil laut yang menjadi simbol kekayaan potensi masyarakat kepulauan, terselip persoalan yang jauh lebih mendasar: bagaimana memastikan kekayaan laut dan hasil pertanian mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selama ini menjadi produsen utamanya.

Persoalan tersebut menjadi pekerjaan bersama, sekaligus menguji sejauh mana keberpihakan kebijakan pemerintah mampu menjadikan petani dan nelayan bukan sekadar penghasil komoditas, tetapi juga pihak yang memiliki posisi tawar dalam menentukan masa depan ekonominya. (*Mull)