Pemkab Polman Percepat Operasionalisasi Koperasi Merah Putih, Perkuat Sinergi Lintas Sektor

POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com – Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Polewali Mandar, Selasa (13/10/2026), dengan melibatkan jajaran pemerintah daerah, perangkat daerah teknis, serta unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan, memperjelas pembagian peran, dan mengidentifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi agar KDKMP dapat beroperasi secara optimal. Percepatan tersebut diharapkan tidak hanya berfokus pada kesiapan kelembagaan, tetapi juga pada keberlanjutan kegiatan usaha koperasi sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Nursaid, S.Sos., M.M., Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (PerindagkopUKM), Dr. Hj. Agusnia Hasan Sulur, S.P., M.Si., serta Kepala Bidang Koperasi, Nabil Wijdan Al Hamdani, S.STP., M.Si. Sejumlah unsur perangkat daerah terkait dan jajaran TNI turut dilibatkan untuk memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan program tersebut.

Forum ini menjadi ruang koordinasi bagi para pemangku kepentingan untuk menyamakan pemahaman mengenai tahapan operasionalisasi KDKMP. Komunikasi antarlembaga dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan secara terarah, terintegrasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan program penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat yang diarahkan untuk memperluas kesempatan usaha dan mendorong aktivitas ekonomi produktif di tingkat lokal. Melalui kelembagaan koperasi, masyarakat diharapkan memiliki wadah untuk mengembangkan usaha bersama, memperkuat akses terhadap layanan ekonomi, serta meningkatkan potensi ekonomi desa dan kelurahan.

Namun, keberhasilan program tersebut tidak cukup hanya ditentukan oleh pembentukan kelembagaan. Kesiapan sumber daya manusia, tata kelola organisasi, ketersediaan sarana pendukung, serta kemampuan mengelola kegiatan usaha secara berkelanjutan juga menjadi aspek penting dalam memastikan koperasi dapat berfungsi secara efektif.

Karena itu, percepatan operasionalisasi KDKMP membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kabupaten, perangkat daerah teknis, pemerintah desa dan kelurahan, hingga unsur pendukung lainnya. Sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan setiap tahapan persiapan dan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Dinas PerindagkopUKM Kabupaten Polewali Mandar memiliki peran penting dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi. Peran tersebut mencakup pendampingan, koordinasi, serta dukungan teknis agar koperasi mampu membangun tata kelola yang baik dan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian.

Dalam konteks percepatan KDKMP, dukungan perangkat daerah terkait diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan operasional, memetakan kendala, serta merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Dengan demikian, koperasi tidak hanya siap secara administratif, tetapi juga memiliki kapasitas untuk menjalankan fungsi ekonominya secara produktif.

Kehadiran Sekretaris Daerah, jajaran Dinas PerindagkopUKM, perangkat daerah terkait, dan unsur TNI dalam rapat tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan program KDKMP. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat komunikasi dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang berpotensi menghambat proses operasionalisasi.

Melalui koordinasi yang terstruktur, setiap pihak diharapkan dapat menjalankan perannya secara proporsional, sekaligus membangun mekanisme komunikasi yang efektif dalam menindaklanjuti kebutuhan di lapangan. Pembagian tugas yang jelas juga menjadi faktor penting untuk mencegah tumpang tindih pelaksanaan program dan meningkatkan efektivitas kerja.

Rapat koordinasi tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendorong kesiapan KDKMP agar dapat menjalankan kegiatan usaha secara optimal. Penguatan koordinasi perlu diikuti dengan langkah konkret, pemantauan perkembangan, serta evaluasi terhadap berbagai kebutuhan yang belum terpenuhi.

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar diharapkan terus mengawal proses tersebut melalui koordinasi berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan. Upaya ini penting agar pengembangan koperasi tidak berhenti pada tahap persiapan, tetapi berlanjut hingga terbentuknya kelembagaan ekonomi yang profesional, transparan, akuntabel, dan mampu bertahan dalam menghadapi dinamika ekonomi.

Percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Polewali Mandar membutuhkan sinergi yang konsisten antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan kelurahan, serta seluruh unsur pendukung. Keberhasilan program ini akan sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, kualitas pengelolaan, dan kemampuan koperasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan koordinasi yang efektif dan tindak lanjut yang terukur, KDKMP diharapkan dapat berkembang menjadi salah satu instrumen penguatan ekonomi lokal, membuka peluang usaha, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (*rls)