Sulbarpos.com, MAMUJU – Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Barat resmi melaporkan PT Hafsa Utama Gas ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulbar atas dugaan tindak pidana ketenagakerjaan, Kamis (12/11/2026).
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pengabaian hak-hak normatif seorang pekerja bernama Muh. Jabir yang telah bekerja selama puluhan tahun di perusahaan tersebut dan kini terbaring sakit akibat stroke.
Sekretaris KSBSI Sulbar, Ashari Rauf, menyerahkan langsung satu bundel dokumen laporan beserta sejumlah bukti pendukung kepada penyidik Ditreskrimsus Polda Sulbar.
Ashari mengatakan, pelaporan tersebut merupakan langkah hukum yang ditempuh KSBSI untuk memperjuangkan hak pekerja. Terlebih, Polda Sulbar telah memiliki Desk Ketenagakerjaan Polri yang menangani persoalan hukum di bidang ketenagakerjaan.
“Kami secara resmi melaporkan PT Hafsa Utama Gas atas dugaan tindak pidana ketenagakerjaan. Karena kami tahu betul, di Polda Sulbar sudah ada Desk Ketenagakerjaan Polri. Makanya, kami melaporkan kasus ini dan menunggu prosesnya seperti apa,” kata Ashari.
Menurut dia, persoalan ini bermula dari dugaan tidak dipenuhinya hak-hak Muh. Jabir, meski yang bersangkutan telah mengabdikan diri selama puluhan tahun di perusahaan tersebut.
KSBSI menilai, kondisi kesehatan pekerja yang mengalami stroke tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak-haknya sebagai pekerja.
Ashari menyebut, terdapat sejumlah hak yang dituntut untuk dipenuhi perusahaan, di antaranya upah selama pekerja menjalani sakit sebelum pemutusan hubungan kerja (PHK), uang pesangon (UP), uang penghargaan masa kerja (UPMK), serta uang penggantian hak (UPH).
“Kami menuntut itu semua dibayarkan kepada pekerja, karena itu haknya yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan terkait ketenagakerjaan. Pihak perusahaan abai terhadap ini. UP, UPMK, UPH dan sebagainya, semua itu ada rumus dan hitung-hitungannya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua KSBSI Sulbar, Muhammad Rafi, mengatakan pihaknya sebenarnya telah menempuh jalur penyelesaian melalui perundingan bipartit dan mediasi di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sulbar.
Namun, menurut Rafi, anjuran yang dikeluarkan Disnaker Sulbar tidak ditindaklanjuti sebagaimana yang diharapkan. Kondisi tersebut kemudian mendorong KSBSI membawa persoalan itu ke ranah hukum melalui Ditreskrimsus Polda Sulbar.
“Dan sebenarnya kami sudah menempuh mediasi melalui pertemuan bipartit di Disnaker Sulbar. Hanya saja, anjuran Disnaker Sulbar itu diabaikan. Sehingga kami menempuh jalur hukum melalui Ditreskrimsus Polda Sulbar,” ungkap Rafi.
Rafi berharap Desk Ketenagakerjaan Polda Sulbar segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil pihak PT Hafsa Utama Gas untuk dimintai klarifikasi.
KSBSI juga meminta agar proses penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi atau restorative justice, sekaligus mengawal pemenuhan hak-hak pekerja yang dinilai belum dibayarkan.
“Kami harapkan Desk Ketenagakerjaan Polda Sulbar memanggil pihak PT Hafsa Utama Gas untuk dilakukan klarifikasi dan mediasi. Kemudian dapat membantu mengawal dan menindaklanjuti penyelesaian pemenuhan hak-hak upah berkala, UP, UPMK dan UPH pekerja ini,” harapnya.
Hingga laporan ini disusun, belum terdapat keterangan dari pihak PT Hafsa Utama Gas terkait laporan dan tudingan yang disampaikan KSBSI Sulbar. (*)
