JAKARTA, Sulbarpos.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka peluang kerja sama dengan Pemerintah Timor-Leste dalam penguatan kelembagaan dan pengembangan sistem administrasi pertanahan. Kerja sama tersebut dijajaki melalui pertemuan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dengan Wakil Menteri Penguatan Kelembagaan Kementerian Kehakiman Timor-Leste, Paulo Remedios, di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi kedua negara untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman terkait pengelolaan pertanahan, termasuk sistem pendaftaran tanah, penguatan regulasi, pengelolaan data, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan.
Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan bahwa perbedaan sistem dan kerangka regulasi bukan menjadi penghalang untuk membangun kerja sama antarkedua negara. Menurutnya, pertukaran pengalaman dan pengetahuan merupakan langkah penting dalam memperkuat kapasitas kelembagaan.
“Pertemuan ini sebagai kesempatan yang sangat berharga. Kami meyakini bahwa kerja sama yang bermakna tidak selalu harus dimulai dengan memiliki sistem yang sama, melainkan dengan adanya kemauan untuk saling memahami, berbagi pengalaman, dan belajar satu sama lain,” ujar Ossy.
Dalam kesempatan tersebut, Ossy memaparkan tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN dalam penyelenggaraan urusan agraria, administrasi pertanahan, serta penataan ruang. Salah satu fokus utama kementerian tersebut adalah pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.
Ia menjelaskan, sistem pendaftaran tanah di Indonesia secara umum mencakup dua kegiatan utama, yakni pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kedua aspek tersebut menjadi bagian penting dalam membangun tertib administrasi sekaligus memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah masyarakat.
Ossy juga menegaskan bahwa pengalaman Indonesia dalam membangun sistem administrasi pertanahan terbuka untuk menjadi referensi bagi negara lain, termasuk Timor-Leste.
“Kami terbuka untuk melanjutkan diskusi dan pertukaran praktik-praktik terbaik, khususnya dalam bidang penguatan kelembagaan, regulasi pertanahan, sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data pertanahan, serta transformasi pelayanan publik berbasis teknologi,” ungkapnya.
Selain membahas aspek kelembagaan, delegasi Timor-Leste turut menaruh perhatian pada persoalan teknis, khususnya proses penyertipikatan dan pendataan sertipikat tanah.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi, memberikan penjelasan mengenai mekanisme pendataan sertipikat yang diterbitkan sebelum 1997, termasuk berbagai jenis hak atas tanah yang berlaku di Indonesia, seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Sementara itu, Paulo Remedios yang hadir didampingi Duta Besar Timor-Leste untuk Indonesia, Roberto Sarmento de Oliveira Soares, menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdiskusi dan penjelasan yang diberikan jajaran Kementerian ATR/BPN.
Ia menilai pengalaman Indonesia dapat menjadi bahan referensi bagi Timor-Leste dalam mengembangkan tata kelola pertanahan, meskipun kedua negara memiliki sistem dan kerangka regulasi yang berbeda.
Paulo juga berharap komunikasi dan koordinasi antara kedua negara dapat terus ditingkatkan. Menurutnya, pertukaran pengalaman tersebut memberikan wawasan penting bagi Timor-Leste, terutama dalam merancang penguatan kelembagaan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pertanahan.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi pengembangan hubungan kerja sama Indonesia dan Timor-Leste, khususnya dalam membangun tata kelola pertanahan yang lebih efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. (*rls)
Editor: Basribas
