POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com – Kepolisian Resor (Polres) Polewali Mandar menyiapkan kekuatan pengamanan hingga 700 personel untuk mengawal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang dijadwalkan berlangsung pada akhir November 2026.
Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus memastikan seluruh tahapan demokrasi di tingkat desa berjalan aman, tertib, dan kondusif.
Kapolres Polewali Mandar, AKBP Zaky Maghfur, mengungkapkan bahwa pengerahan personel tersebut merupakan bagian dari langkah preventif kepolisian dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan kerawanan selama proses Pilkades, termasuk potensi gesekan antarkelompok pendukung calon kepala desa.
“Saya bisa sampaikan kurang lebih sekitar 600 sampai 700 personel untuk pengamanan Pilkades,” ujar AKBP Zaky kepada awak media di Mapolres Polewali Mandar.
Menurutnya, pengamanan Pilkades tidak semata-mata difokuskan pada hari pemungutan suara, tetapi dilaksanakan secara berjenjang sejak tahapan awal penyelenggaraan. Polres Polman telah melakukan pengawalan terhadap proses pembentukan panitia pemilihan kepala desa, penetapan calon, hingga tahapan persiapan lainnya.
Kepolisian juga akan mengawal tahapan lanjutan, mulai dari pencetakan dan pendistribusian surat suara ke masing-masing desa, pelaksanaan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS), proses pencoblosan, penghitungan suara, hingga penetapan calon kepala desa terpilih.
AKBP Zaky menegaskan, seluruh elemen masyarakat harus menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia mengingatkan bahwa perbedaan pilihan politik merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang tidak seharusnya berkembang menjadi permusuhan maupun konflik sosial.
“Ada yang menang dan ada yang kalah. Menurut saya, itulah demokrasi. Itulah keindahan dalam melaksanakan Pilkades. Jadikan momentum ini bukan sebagai ajang untuk mencari permusuhan, tetapi sebagai momentum untuk menghargai betapa indahnya perbedaan,” tegasnya.
Terkait potensi wilayah rawan konflik pascapemilihan, Kapolres mengakui bahwa kemungkinan terjadinya perselisihan tetap terbuka. Namun, menurutnya, upaya pencegahan tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada aparat kepolisian. Diperlukan keterlibatan pemerintah desa, panitia pemilihan, para calon kepala desa, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen warga untuk menjaga situasi tetap kondusif.
“Potensi-potensi tersebut tidak bisa diredam oleh pihak kepolisian saja, melainkan diperlukan juga kerja sama dari seluruh warga masyarakat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pendekatan pengamanan dilakukan sejak dini sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan pada setiap tahapan pemilihan. Dengan demikian, proses demokrasi di tingkat desa diharapkan berlangsung tanpa intimidasi, provokasi, maupun tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum.
Polres Polewali Mandar berharap seluruh kandidat dan pendukungnya dapat menerima hasil pemilihan secara dewasa serta menempuh mekanisme penyelesaian sesuai ketentuan hukum apabila terdapat keberatan terhadap proses maupun hasil Pilkades.
Pengamanan berskala besar tersebut diharapkan mampu menciptakan suasana demokrasi yang aman dan damai, sehingga Pilkades serentak di Kabupaten Polewali Mandar tidak hanya menghasilkan pemimpin desa yang memperoleh legitimasi masyarakat, tetapi juga memperkuat persatuan dan stabilitas sosial di tengah kehidupan masyarakat. (*Mull)
Editor: Basribas
