Sulbarpos.com, Polewali — Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi menggelar aksi demo di Kabupaten Polewali Mandar sebagai respons terhadap dugaan praktik korupsi yang meresahkan masyarakat.
Dimulai dari Kantor Bupati dan berlanjut ke Kejaksaan Negeri, demonstran menyuarakan keprihatinan mereka terhadap perbedaan mencolok antara Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati yang disampaikan kepada DPRD dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kamis (9/11/2023) kemarin.
Koordinator aksi sekaligus Ketua DPP LSM LKPA-RI, Zubair menyoroti dugaan kerja sama antara Bupati dan DPRD, yang diindikasikan oleh perbedaan dokumen LKPJ. Ia menjelaskan, APBD yang bersumber dari pemerintah pusat tampaknya tidak dialokasikan secara transparan, dengan anggaran NAKES dan pelumas bahan bakar menjadi sorotan utama.
“Dugaan main mata antara DPRD dan Bupati Polewali Mandar terungkap melalui perbedaan signifikan dalam laporan pertanggung jawaban keuangan. APBD yang seharusnya menjadi instrumen pembangunan, malah terlihat menggembosi kepercayaan masyarakat,” ungkap Zubair dalam orasinya.
Anggaran NAKES melonjak drastis tanpa penjelasan yang memadai, dana insentif tenaga kesehatan Covid-19 hanya diterima hingga Januari 2021. Anggaran pelumas bahan bakar dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan alokasi untuk pembelian obat-obatan.
Tuntutan dan Desakan: Mendesak APH terkhusus KPK agar segera menyematkan status tersangka kepada pelaku tindak pidana korupsi/gratifikasi yang diduga kuat melibatkan bupati dan anggota DPRD Polman periode 2014-2019.
Menurutnya, pasca datangnya KPK yang tidak berefek, perilaku korupsi para koruptor Polman malah semakin menjadi-jadi, dan diduga kuat Pemda Polman jadi ATM berjalan oknum pimpinan KPK.
“Aksi demo ini menjadi panggilan untuk menjaga integritas dan kredibilitas pemerintahan daerah. Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi berjanji untuk kembali dengan massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak direspons dengan serius oleh pihak terkait”, tutup Zubair.
(Sulbarpos/Bsb)
