Sulbarpos.com, Polewali — Aliansi Mahasiswa kembali menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kabupaten Polewali Mandar sebagai bentuk respons terhadap dugaan praktik korupsi. Meskipun diantisipasi, pimpinan DPRD tidak tampak hadir, meninggalkan kekecewaan di antara para demonstran, Senin (13/11/2023).
Aksi sebelumnya di depan kantor bupati menyoroti tuntutan mahasiswa terkait transparansi terhadap dugaan korupsi di lingkungan PEMDA dan DPRD. Aparat penegak hukum diharapkan untuk lebih proaktif dalam menyelidiki potensi kerugian negara.
Juru kampanye demonstrasi, Irfan dan koordinator aksi, Zubair dalam orasinya menyampaikan tuntutan berdasarkan data yang mereka miliki. Mereka mengungkap ketidaksesuaian laporan pertanggungjawaban Bupati ke DPRD dengan laporan yang disampaikan kepada BPK.
Dokumen tersebut mencatat perbedaan jumlah yang signifikan, seperti LKPJ Bupati ke DPRD sebesar 11M berbeda dengan laporan ke BPK yang hanya 2M. Peningkatan anggaran NAKES dari 20M (2020) menjadi 93M (2021) juga menjadi perhatian, dianggap tidak proporsional dengan insentif tenaga kesehatan Covid-19 yang hanya sampai Januari 2021.
Kasus pengeluaran bahan bakar selama pandemi menjadi fokus, dengan anggaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembelian obat-obatan. Namun, pejabat Pemda Polewali Mandar terlihat enggan memberikan penjelasan kepada pendemo.
“Kami, sebagai masyarakat yang berfungsi sebagai kontrol sosial sesuai UU, menuntut keterbukaan publik atas kasus ini,” tegas Zubair.
Kekecewaan mahasiswa mencerminkan peran penting mereka dalam mengawasi integritas pemerintahan setempat. Aliansi Mahasiswa berkomitmen untuk terus mengawal perkembangan dan memastikan tegaknya keadilan dan transparansi dalam pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar.
(Sulbarpos/Bsb)
