Shared Berita

Sulbarpos.com, Mamuju – Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2, Ado Masud dan H. Damris (ADAMI), menyampaikan apresiasi atas kelancaran debat publik kedua yang digelar KPU Mamuju di Ballroom Grand Maleo Hotel, Sabtu, 9 November 2024. Mereka menilai acara berjalan baik dan memungkinkan setiap paslon mengungkapkan gagasan mereka terkait isu-isu faktual.

“Kami dari Paslon nomor urut 2 banyak menyinggung kondisi nyata yang terjadi di lapangan,” ujar Ado Masud dalam konferensi pers usai debat bersama H. Damris.

Salah satu isu yang diangkat ADAMI adalah janji pencairan dana gempa tahap II, yang sempat dikemukakan Paslon 01, Sutinah Suhardi (Tina) dan pasangannya Yuki.

Paslon 01 mengklaim dana akan cair sebelum pemilihan, bahkan masyarakat diminta membuka rekening. Namun, saat Ado mempertanyakan hal ini dalam debat, Sutinah tidak memberikan jawaban pasti.

“Kami tidak tahu apakah janji dana gempa tahap II ini sekadar manuver politik untuk meraih simpati masyarakat,” tegas Ado Masud.

Menurutnya, masyarakat berhak tahu kepastian terkait bantuan tersebut, tanpa dijadikan bahan politik.

Ado menambahkan bahwa masyarakat kini semakin kritis dan dapat membedakan mana informasi yang benar dan mana yang hanya sekadar janji politik.

“Kami tidak khawatir dengan upaya politisasi bantuan gempa. Masyarakat semakin pintar dan tahu mana janji yang bisa direalisasikan,” lanjut Ado.

Dalam segmen tanya jawab, Ado secara langsung mempertanyakan klaim Sutinah mengenai pencairan dana gempa tahap II. Ado menegaskan bahwa masyarakat sangat membutuhkan kejelasan, terutama karena Sutinah meminta mereka membuka rekening untuk dana tersebut.

Namun, Sutinah memilih tidak menjawab pertanyaan ini dengan alasan takut dilaporkan ke Bawaslu.

Baca Juga  Kapolda Sulbar Bangun Rumah Guru di Pulau Terpencil, Wujud Nyata Peduli Pendidikan di Sulbar

“Kalau saya jawab, kira-kira tidak dilaporkan lagi ke Bawaslu? Sekarang lagi masa kampanye, jadi tanyakan ke pemerintah setempat,” ucapnya.

Mendengar jawaban ini, Ado menyatakan kekecewaannya, menilai bahwa isu bantuan gempa seharusnya tidak dijadikan bahan politik dan masyarakat berhak mendapat informasi jelas.

“Bantuan gempa tahap II ini tidak ada kaitannya dengan politik. Kami, Paslon nomor urut 2, tidak pernah meminta masyarakat membuka rekening atau menjanjikan pencairan,” ujarnya.

Menurut Ado, debat seharusnya menjadi ajang adu gagasan, dengan fokus pada tema yang disiapkan KPU dan bukan sekadar janji-janji yang tak relevan.

(*/Drm)

Iklan