Sulbarpos.com, Mamasa – Saat dikonfirmasi terkait sejauh mana tahapan pengalokasian anggaran Pilkada Mamasa pada 1 Agustus 2024, Ketua Bawaslu Kabupaten Mamasa, Rustam, menyebutkan bahwa baru 27% anggaran pengawasan Pilkada yang dialokasikan ke Bawaslu Kabupaten Mamasa.
Kondisi ini diperkirakan akan mengganggu kinerja pengawasan Bawaslu ke depan, terutama pengawas di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa yang dipastikan tidak akan bisa bekerja secara maksimal.
“Kami berharap agar hibah penyelenggaraan dari Pemda Mamasa ke Bawaslu maupun ke KPU Kabupaten Mamasa segera direalisasikan,” jelas Rustam saat dihubungi via WhatsApp.
Ketua Cabang Mamasa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gabriel, juga mempertanyakan sejauh mana realisasi anggaran Pilkada serentak kepada Pemerintah Kabupaten Mamasa.
Saat dikonfirmasi via WhatsApp, Gabriel menyebutkan bahwa pelaksanaan pemilihan sudah semakin dekat. Proses yang dilaksanakan jajaran penyelenggara juga sudah dalam tahap penyusunan daftar pemilih, namun masih diperhadapkan dengan problematika anggaran yang tak kunjung terealisasi dengan maksimal.
“Berdasarkan aturan kesepakatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), seharusnya anggaran sudah terealisasi 100%, namun yang terealisasi baru 27% berdasarkan Permendagri 41 yang mengamanahkan pencairan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama 40% dan tahap kedua 60%,” jelas Gabriel, Ketua Cabang GMNI Mamasa.
Menyikapi persoalan yang tengah dihadapi Bawaslu Kabupaten Mamasa, Gabriel menekankan bahwa Bawaslu adalah bagian penting dalam proses pemilihan, terutama dalam hal pengawasan untuk menciptakan pemilihan yang berjalan sesuai asas LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil).
“Oleh karena itu, anggaran sebagai penunjang berjalannya seluruh komponen pengawasan harus diperhatikan dengan serius,” tambahnya.
Gabriel menegaskan bahwa jika proses pengawasan Pilkada terhenti, kemungkinan besar pemilihan juga terancam gagal dilaksanakan di Kabupaten Mamasa.
“Tentu ini akan menjadi pukulan keras bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Mamasa, yang harus mengevaluasi diri atas ketidakmampuan mereka dalam mengelola anggaran dan kurangnya keseriusan dalam menghadapi pemilihan serentak 2024 ini.”
Dengan demikian, Gabriel meminta agar Pj Gubernur Sulbar dan Pj Bupati Mamasa lebih serius dalam menghadapi Pilkada serentak 2024, khususnya di Kabupaten Mamasa, dengan segera menuntaskan problematika anggaran.
“Terakhir, kami tegaskan bahwa kami akan terus mengawal masalah ini, bahkan dengan turun ke jalan sekalipun untuk melaksanakan aksi sampai persoalan ini bisa diselesaikan secepatnya,” tutup Gabriel. (Arb)
