Polewali Mandar, Sulbarpos.com – Untuk memperkuat sinergitas dan kemitraan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) se-Kecamatan Wonomulyo menggelar Rapat Koordinasi Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa Tahun 2025.
Mengusung tema “Sinergitas Kemitraan Pemerintah Desa dan BPD dalam Membangun Desa”, acara ini berlangsung di Pendopo Kantor Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada Kamis (13/2/2025).
Rakor ini menghadirkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Polman serta Pendamping Desa tingkat kecamatan. Kegiatan ini diikuti oleh para Kepala Desa, aparat desa, dan pengurus BPD se-Kecamatan Wonomulyo.
Plt Kepala Dinas PMD Polman, Aco Rifai, menegaskan bahwa Rakor ini bertujuan memperkuat sinergitas antara Kepala Desa dan BPD agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan harmonis dan transparan.
Menurutnya, hubungan yang baik antara kedua pihak sangat penting untuk mencegah konflik serta memastikan pembangunan desa berjalan efektif dan sesuai harapan masyarakat.
“Ketika Kepala Desa dan BPD bersinergi, pembangunan akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika ada konflik, maka roda pemerintahan desa bisa terganggu,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa salah satu ancaman terbesar dalam pemerintahan desa adalah potensi penyalahgunaan Dana Desa.
Oleh karena itu, penguatan sinergi antara Kepala Desa dan BPD juga bertujuan mengantisipasi praktik korupsi dan penyalahgunaan jabatan.
Dinas PMD Kabupaten Polman berkomitmen melakukan pembinaan berkelanjutan terhadap Kepala Desa dan BPD, terutama dalam aspek pemberdayaan masyarakat, tata kelola pemerintahan desa, dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Kami terus meningkatkan pengawasan terhadap pemerintahan desa dengan memperkuat koordinasi antara Kepala Desa, BPD, dan elemen masyarakat. Ini penting untuk mengidentifikasi tantangan yang ada dan mencari solusi terbaik,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua ABPEDNAS Kecamatan Wonomulyo, Muhammad Thalib, menekankan bahwa Rakor ini merupakan langkah konkret untuk menghindari konflik antara Kepala Desa dan BPD, yang kerap berujung pada ketidakefektifan penggunaan anggaran pembangunan desa.
“Rapat koordinasi ini menjadi forum komunikasi terbuka bagi Kepala Desa dan BPD agar tidak ada lagi miskomunikasi yang dapat menghambat pembangunan desa,” paparnya.
Kabid Pemerintahan Desa Dinas PMD Polman, Asri Tonga, mengapresiasi inisiatif APDESI dan ABPEDNAS dalam menggelar Rakor ini.
Menurutnya, ini adalah terobosan baru dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kegiatan ini sangat positif karena menjadi wadah untuk memperkuat pemahaman Kepala Desa dan BPD tentang peran dan kewenangan mereka, sekaligus menghindari potensi penyalahgunaan dana desa,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa Kepala Desa dan BPD harus menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan kebutuhan prioritas masyarakat, dengan memastikan setiap tahapan pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dilakukan secara transparan dan tepat waktu.
Ketua ABPEDNAS Kecamatan Wonomulyo menambahkan bahwa Rakor ini akan dijadikan model bagi kecamatan lain di Kabupaten Polman.
Ke depan, narasumber yang dihadirkan tidak hanya berasal dari Dinas PMD, tetapi juga dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, bahkan Bupati Polman direncanakan turut serta dalam Rakor mendatang.
“Kami ingin memastikan bahwa arahan dari pemerintah kabupaten bisa langsung diterapkan oleh Kepala Desa dan BPD di masing-masing wilayah,” pungkasnya.
Rapat Koordinasi Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa 2025 di Kecamatan Wonomulyo ini menjadi momentum penting dalam memperkuat harmonisasi antara Kepala Desa dan BPD.
Dengan sinergi yang baik, diharapkan tidak hanya mampu mencegah konflik, tetapi juga meningkatkan efektivitas pembangunan desa demi kesejahteraan masyarakat.
(Bsb)
