Sulbarpos.com, Polewali — Sejumlah Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Komisioner Bawaslu Polman ke Bawaslu Sulawesi Barat, Kamis (9/5/2024).
Koordinator existing Panwascam se-Kabupaten Polewali Mandar, Malik menyatakan bahwa sejumlah kejanggalan dalam proses evaluasi kinerja terjadi saat mereka melakukan evaluasi kinerja Panwascam.
“Salah satu tuduhan yang paling mencolok adalah ketika hanya 13 dari 36 Panwascam yang lulus evaluasi,” ujarnya di Polewali, Rabu (8/5/2024) kemarin.
“Kami menilai ada kejanggalan dalam penilaian evaluasi, dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar dalam melakukan evaluasi kinerja kepada Panwaslu Kecamatan,” imbuhnya.
Menurut Malik, kinerja mereka selama Pemilu 2024 tidak mencoreng nama lembaga dan telah dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, dia bersama sejumlah rekan dari Panwascam merasa sangat heran dan kecewa dengan hasil evaluasi tersebut.
“Kami menduga Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar melakukan penilaian yang sangat subjektif dalam proses evaluasi. Padahal sepanjang penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tidak terdapat perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Panwascam yang mencoreng nama lembaga Bawaslu,” katanya.
Saat media mencoba mengkonfirmasi kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar melalui telepon seluler terkait tuduhan penyalahgunaan wewenang yang disampaikan oleh Malik, sampai saat ini belum ada jawaban resmi.
Tuduhan ini tentu menjadi sorotan publik, menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan obyektivitas dalam proses evaluasi kinerja lembaga pengawas pemilu di kabupaten polewali mandar.
Masyarakat menanti klarifikasi dan langkah lanjut dari pihak berwenang terkait untuk memastikan integritas dan kepercayaan terhadap lembaga Bawaslu di kabupaten Polman.
(Sulbarpos/Bsb)
