POLEWALI MANDAR – Krisis distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Polewali Mandar kian memprihatinkan. Kelangkaan pasokan hingga lonjakan harga di tingkat pengecer memicu keresahan masyarakat, terutama nelayan dan petani. Kondisi ini mendorong Cipayung Plus Polewali Mandar mengajukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Polewali Mandar untuk mencari solusi konkret dan cepat.
Rapat Dengar Pendapat tersebut digelar pada Senin, 6 April 2026, di Ruang Penerimaan Aspirasi DPRD Polewali Mandar dan dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Polewali Mandar, H. Amiruddin, didampingi sejumlah anggota dewan serta dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait.
Sejumlah instansi yang hadir di antaranya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Satpol PP, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, pihak Kepolisian, pengelola SPBU, serta perwakilan Cipayung Plus Polewali Mandar.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Polewali Mandar menyampaikan bahwa kondisi masyarakat dalam beberapa hari terakhir sangat memprihatinkan akibat sulitnya mendapatkan BBM. Bahkan di tingkat pengecer, harga BBM melonjak tinggi dan sangat memberatkan masyarakat kecil.
“Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kami meminta dinas terkait dan pihak kepolisian segera merumuskan langkah strategis agar persoalan distribusi BBM bisa segera diatasi dan tidak kembali terulang,” tegasnya dalam rapat.
DPRD juga meminta disperindag melakukan rapat internal bersama pihak terkait dengan menghadirkan seluruh pengelola SPBU di Polewali Mandar guna menyamakan persepsi serta mencari solusi terbaik tanpa merugikan pihak manapun.
Sementara itu, perwakilan Cipayung Plus Polewali Mandar meminta DPRD bersama pihak terkait untuk meminta pengelola SPBU membuka rekaman CCTV mulai tanggal 31 Maret hingga 6 April 2026 guna memastikan distribusi BBM berjalan sesuai prosedur dan tidak terjadi penyimpangan.
“Kami meminta transparansi distribusi BBM, termasuk membuka rekaman CCTV SPBU agar semua jelas dan tidak ada kecurigaan di masyarakat,” ujar perwakilan Cipayung Plus dalam forum RDP.Mereka juga meminta pemerintah menertibkan pedagang pengecer yang menjual BBM di atas harga wajar dan memanfaatkan situasi kelangkaan untuk meraup keuntungan pribadi.
Selain itu, Cipayung Plus meminta agar hasil RDP segera ditindaklanjuti dan pemerintah memberikan jawaban resmi dalam waktu 2×24 jam sebagai bentuk keseriusan menyelesaikan persoalan tersebut.Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyampaikan bahwa hasil rapat akan dibahas lebih lanjut bersama Asisten, Bagian Ekonomi, Bagian Hukum, serta pihak terkait lainnya.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya sebagai pelaksana teknis tidak dapat mengambil kebijakan strategis tanpa koordinasi dan keputusan pimpinan daerah.
Di sisi lain, pihak pengelola SPBU Wonomulyo mengakui bahwa pelayanan operasional SPBU dilakukan selama 24 jam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pernyataan serupa juga disampaikan pengawas (*Mull)
Editor: Basribas
