Bupati Polman Tembus BPH Migas, Dorong Tambahan Kuota BBM dan SPBU Baru untuk Akhiri Antrean Panjang
JAKARTA, Sulbarpos.com – Upaya serius Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dalam mengurai krisis bahan bakar minyak (BBM) mulai menunjukkan arah yang jelas. Di tengah keluhan masyarakat akibat antrean panjang di sejumlah SPBU, Bupati Polman, Samsul Mahmud, langsung bergerak cepat menyambangi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Kunjungan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk mencari solusi konkret atas persoalan distribusi BBM yang kian berdampak pada aktivitas ekonomi warga.
Dalam audiensi itu, Bupati didampingi Anggota DPD RI perwakilan Sulawesi Barat, Jupri Mahmud, Sekretaris Daerah Nursaid, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Rombongan Pemkab Polman diterima oleh perwakilan BPH Migas, Irawan, dalam pertemuan yang membahas secara langsung kondisi riil di lapangan.
Audiensi ini difokuskan pada dua usulan utama yang dinilai mendesak, yakni penambahan kuota BBM serta pembangunan SPBU dengan skema satu harga. Kedua langkah tersebut diharapkan mampu menjawab persoalan kelangkaan sekaligus memperbaiki sistem distribusi energi di daerah.
Sekretaris Daerah Polman, Nursaid, menegaskan bahwa peningkatan kuota BBM menjadi kebutuhan mendesak seiring pertumbuhan konsumsi masyarakat yang tidak lagi sebanding dengan pasokan yang tersedia.
“Ini bukan sekadar persoalan antrean, tetapi menyangkut kelangsungan aktivitas ekonomi masyarakat. Kami membutuhkan kepastian pasokan agar roda ekonomi tetap berjalan,” ujar Nursaid.
Selain itu, pembangunan SPBU satu harga diproyeksikan sebagai solusi jangka panjang untuk menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan akses distribusi BBM. Program ini dinilai penting guna menciptakan pemerataan harga dan ketersediaan bahan bakar di seluruh wilayah Polman.
Pemkab Polman juga menargetkan pembangunan SPBU baru di daerah terpencil, khususnya Kecamatan Luyo dan Tutar. Selama ini, masyarakat di wilayah tersebut harus menempuh jarak cukup jauh hanya untuk mendapatkan BBM, yang berdampak pada meningkatnya biaya dan waktu operasional.
Dengan kehadiran SPBU satu harga di wilayah tersebut, diharapkan masyarakat dapat memperoleh BBM dengan harga yang sama seperti di daerah perkotaan, sekaligus mengurangi ketimpangan distribusi energi.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Pemkab Polman dijadwalkan menggelar rapat lanjutan secara virtual bersama Direktorat Jenderal Migas dan PT Pertamina (Persero). Pertemuan tersebut akan membahas aspek teknis, termasuk mekanisme distribusi dan realisasi pembangunan SPBU baru.
Nursaid berharap seluruh proses yang tengah berjalan dapat segera terealisasi demi menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin solusi ini tidak berhenti di meja rapat. Harapannya, dalam waktu dekat masyarakat sudah bisa merasakan dampaknya secara langsung,” tutupnya.
Pembangunan SPBU baru menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah, terutama untuk wilayah yang selama ini sulit dijangkau seperti Kecamatan Luyo dan Tutar. Langkah ini diharapkan menjadi titik awal pemerataan distribusi BBM serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan terpencil. (*rls)
