POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com — Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah Indonesia yang mulai diberlakukan secara masif pada 2025 melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi titik balik pengelolaan keuangan negara dan daerah.
Kebijakan ini menargetkan pemangkasan belanja pemerintah pusat dan daerah guna mengarahkan anggaran pada program prioritas nasional yang tertuang dalam visi-misi Presiden Prabowo Subianto.
Dampak kebijakan tersebut langsung dirasakan di daerah, termasuk Kabupaten Polewali Mandar.
Menyikapi situasi itu, Tokoh Muda Sulawesi Barat yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Sulawesi Barat, Jupri Mahmud, mengambil langkah strategis dengan mendorong formulasi kebijakan untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah.
Jupri menilai, tantangan utama fiskal daerah saat ini terletak pada belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), lemahnya profesionalisme pengelolaan keuangan, serta pengurangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD).
Menurutnya, ketiga instrumen fiskal tersebut harus dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel agar tidak menghambat laju pembangunan daerah.
“Efisiensi anggaran tidak boleh dimaknai sebagai pelemahan daerah. Justru ini momentum untuk membenahi tata kelola fiskal, menggali potensi PAD, dan memastikan setiap rupiah APBD benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegas Jupri.
Ia mengungkapkan, pihaknya telah menyusun peran dan langkah strategis berbasis potensi lokal di wilayah pemilihannya. Formulasi tersebut diarahkan untuk mendorong kemandirian fiskal dan menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui pengelolaan APBD yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Lebih jauh, Jupri menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, setiap program pembangunan harus selaras dengan prioritas kebutuhan daerah agar kebijakan nasional tidak berbenturan dengan realitas lokal.
“Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada keterlibatan semua unsur. Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar efisiensi anggaran tetap menghasilkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan,” ujarnya. Sabtu (13/12)
Gagasan tersebut disampaikan Jupri Mahmud dalam forum Perkaderan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Advance Training (LK III) Nasional. Kehadirannya di ruang intelektual kemahasiswaan itu menjadi langkah awal publikasi gagasan fiskal progresif yang menyasar generasi muda sebagai agen perubahan.
Jupri berharap kader HMI mampu mengambil peran sebagai pressure group positif, yang kritis namun konstruktif, dalam membangkitkan semangat keummatan dan kebangsaan, sekaligus mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan daerah.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional, langkah Jupri Mahmud menunjukkan bahwa daerah tidak harus menjadi pihak yang pasif.
Dengan strategi yang tepat, sinergi lintas level pemerintahan, serta dukungan kekuatan intelektual muda, efisiensi justru dapat menjadi jalan menuju kemandirian fiskal dan pembangunan daerah yang lebih berdaya saing.
Efisiensi bukan akhir dari harapan, melainkan awal dari pembenahan. Saat kebijakan nasional bertemu dengan gagasan lokal yang rasional dan berorientasi masa depan, maka daerah memiliki peluang besar untuk bangkit, mandiri, dan menentukan arah pembangunannya sendiri. (*Bsb)
Editor: Basribas
