Di Tengah Kelangkaan LPG, Harapan Warga Polman Menguat: Saatnya Pemerintah Hadir dengan Solusi Nyata

POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com — Krisis energi di Kabupaten Polewali Mandar belum juga mereda. Setelah persoalan kelangkaan BBM tak kunjung tuntas, kini masyarakat kembali dihadapkan pada kenyataan pahit: LPG 3 kilogram kian sulit ditemukan, sementara harganya melonjak tajam di luar kendali.

Di sejumlah titik, warga mengaku harus berkeliling dari satu pangkalan ke pangkalan lain demi mendapatkan gas bersubsidi. Ironisnya, ketika barang tersedia, harga justru melambung tinggi, menembus kisaran Rp27 ribu hingga Rp30 ribu per tabung—jauh di atas harga eceran yang seharusnya.

Situasi ini memicu keresahan luas, terutama di kalangan rumah tangga dan pelaku usaha mikro yang sangat bergantung pada LPG 3 kg sebagai sumber energi utama. Beban ekonomi masyarakat pun kian berat di tengah kondisi yang belum stabil.

Ketua Basis Front Pemuda Peduli Indonesia (FPPI) Kabupaten Polewali Mandar, Nasrul, menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap distribusi energi bersubsidi. Ia menegaskan, persoalan yang terus berulang menunjukkan belum adanya solusi konkret dari pihak terkait.

“Masalah BBM belum terselesaikan, sekarang masyarakat kembali dibuat resah dengan kelangkaan LPG 3 kg. Ini bukti bahwa sistem pengawasan dan distribusi masih lemah di lapangan,” tegasnya, Selasa (7/4/2026).

Nasrul juga menyoroti peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Perindakop) Polewali Mandar. Ia menilai kinerja instansi tersebut belum optimal dalam mengendalikan distribusi dan stabilitas harga.

“Kondisi yang terus berulang ini menjadi indikator adanya persoalan serius dalam tata kelola. Kami mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pihak terkait,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam melihat kondisi yang terus merugikan masyarakat kecil. Diperlukan langkah cepat dan terukur agar krisis ini tidak berlarut-larut.

Sebagai bentuk dorongan solusi, FPPI meminta pemerintah daerah segera mengambil tindakan konkret.

Langkah yang dimaksud meliputi penguatan pengawasan distribusi, penertiban harga di tingkat pengecer, hingga memastikan LPG 3 kg benar-benar disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

Krisis berulang pada sektor energi bersubsidi di Polewali Mandar menjadi sinyal perlunya pembenahan sistem distribusi yang lebih transparan dan akuntabel.

Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya responsif, tetapi juga proaktif dalam memastikan stabilitas pasokan dan harga demi melindungi kepentingan masyarakat luas. (*Mull)