POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com – Hujan yang mengguyur Kota Polewali Mandar tak menyurutkan langkah puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Dengan semangat menyuarakan kepentingan masyarakat kecil, mereka turun ke jalan memprotes penonaktifan ribuan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar.
Aksi yang berlangsung di ruas Jalan Trans Sulawesi itu menjadi sorotan publik. Di tengah guyuran hujan, para mahasiswa tetap bertahan melakukan orasi dan membentangkan tuntutan agar pemerintah daerah bersama DPRD Polewali Mandar memberikan penjelasan terbuka sekaligus solusi konkret terhadap persoalan tersebut.
Massa aksi menilai penonaktifan kepesertaan BPJS, khususnya kategori Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), berpotensi menghambat akses pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu. Kelompok inilah yang selama ini sangat bergantung pada program jaminan kesehatan dari pemerintah.
Salah seorang orator aksi, Dani, mengungkapkan bahwa penonaktifan kepesertaan BPJS bukan hanya terjadi di daerah, tetapi juga secara nasional. Ia menyebutkan bahwa pada Januari lalu pemerintah menonaktifkan sekitar 11 juta kepesertaan BPJS PBI JK di seluruh Indonesia.
“Untuk Kabupaten Polewali Mandar sendiri terdapat sekitar 12 ribu kepesertaan BPJS PBI JK yang dinonaktifkan. Angka ini tentu tidak kecil, terutama bagi masyarakat yang masih berada dalam kategori kemiskinan,” ujarnya dalam orasi di hadapan peserta aksi.
Ia juga merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 yang mencatat sekitar 23.360.000 penduduk miskin di Indonesia. Jika dibandingkan dengan angka penonaktifan tersebut, menurutnya sekitar 52 persen dari kelompok rentan terdampak oleh kebijakan tersebut.
Setelah menyampaikan aspirasi di ruas jalan Trans Sulawesi, massa aksi kemudian bergerak menuju Gedung DPRD Polewali Mandar dengan harapan dapat bertemu langsung dengan para wakil rakyat untuk menyampaikan tuntutan mereka.
Namun, Ketua DPRD Polewali Mandar, Fahry Fadly, tidak dapat hadir secara langsung dan memilih menyapa massa aksi melalui sambungan video call. Dalam dialog tersebut, Fahry Fadly menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa terhadap persoalan sosial yang tengah dihadapi masyarakat.
Ia menilai aksi yang dilakukan mahasiswa merupakan bentuk kontrol sosial yang penting dalam sistem demokrasi, terutama ketika menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Saya mengapresiasi adik-adik mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. Persoalan ini tentu menjadi perhatian serius bagi DPRD Polewali Mandar,” ujar Fahry Fadly dalam dialog virtual tersebut. Senin (16/3/2026)
Fahry Fadly juga menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan mahasiswa dengan melakukan koordinasi bersama pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan instansi yang menangani program jaminan kesehatan.
Ia bahkan berjanji pembahasan lebih lanjut mengenai persoalan tersebut akan dilakukan setelah masa libur Hari Raya Idul Fitri 1447 H.
“Insya Allah, sekitar satu minggu setelah Lebaran kami akan menindaklanjuti persoalan ini secara serius agar dapat ditemukan solusi terbaik bagi masyarakat,” tegasnya.
Mendengar komitmen tersebut, massa aksi akhirnya membubarkan diri secara tertib setelah menyampaikan seluruh tuntutan mereka. Aksi berlangsung aman dengan pengawalan aparat keamanan yang tetap siaga sepanjang kegiatan.
Aksi mahasiswa ini menjadi pengingat bahwa akses layanan kesehatan masih menjadi isu sensitif bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Harapan pun kini tertuju pada langkah konkret pemerintah daerah dan DPRD Polewali Mandar agar kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Komitmen Ketua DPRD untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa usai Lebaran diharapkan dapat menjadi pintu awal penyelesaian persoalan, sehingga masyarakat yang membutuhkan jaminan kesehatan tidak kehilangan hak dasar mereka untuk memperoleh pelayanan medis. (*Mul)
Editor: Basribas
