Dino Show Picu Gejolak, Wakil Ketua DPRD dari PKB Angkat Suara: ‘UMKM Bukan Sasaran Pemerasan!

POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com — Kebijakan tarif tenant pada Event Dino Show di Stadion S. Mengga memantik gelombang protes setelah para pelaku UMKM mengeluhkan biaya sewa stand yang mencapai Rp 5–6 juta per unit.

Tarif tersebut dinilai mencekik dan tidak berpihak pada pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal.

Sorotan semakin menguat setelah Wakil Ketua DPRD Polewali Mandar, yang juga Politisi Senior PKB dan Ketua DPC PKB Polman, H. Amiruddin, SH, angkat bicara.

Ia menegaskan dirinya berdiri sejalan dengan protes UMKM dan menilai kebijakan tarif itu jauh dari prinsip keberpihakan sosial.

“Saya sangat setuju teman-teman komplain soal pembebanan tarif yang sangat berat. UMKM ini berjuang mencari penghasilan, bukan untuk diperas hanya karena ingin jualan di daerah sendiri,” tegas Amiruddin, Kamis (11/12/2025).

Amiruddin menilai UMKM tidak semestinya dipatok tarif tinggi demi bisa berjualan di wilayahnya sendiri.

Menurutnya, pelaku UMKM merupakan masyarakat kecil yang sedang bertahan hidup, sehingga membutuhkan ruang untuk tumbuh, bukan tekanan biaya yang justru mematikan usaha mereka.

“Masyarakat kita pelaku UMKM tidak mesti diberikan pembayaran yang berat. Mereka ini mau mencari nafkah, mau hidup. Masak di wilayah sendiri masih harus bayar semahal itu?” ujarnya dengan nada keras.

Ia menambahkan, selama ini DPRD Polman selalu mendorong solusi agar para pedagang kecil dapat mengembangkan usaha dan bertahan di tengah tantangan ekonomi. Karena itu, kebijakan tarif tinggi dianggap bertolak belakang dengan visi pemberdayaan UMKM.

Meski mengakui pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Amiruddin menegaskan langkah itu tidak boleh ditempuh dengan membebani pelaku usaha kecil.

“PAD iya, tapi jangan memberatkan,” tegasnya.

Sebagai bentuk tindak lanjut, DPRD Polman akan mengagendakan pemanggilan pihak penyelenggara event, organisasi UMKM, dan instansi terkait untuk meminta penjelasan sekaligus mengevaluasi kebijakan tarif yang dinilai tidak rasional.

“Insyaallah setelah kami kembali dari tugas, ini akan diagendakan secepatnya. Semua pelaksana, termasuk organisasi UMKM, akan kami panggil,” jelas Amiruddin.

Sebelumnya, sorotan tajam datang dari Ketua Komunitas Boyang UMKM, Saddam Husain, yang menyebut biaya tenant Rp 5–6 juta per stand sangat memberatkan, apalagi bagi pelaku UMKM lokal yang daya modalnya terbatas.

Pernyataan Amiruddin sebagai Wakil Ketua DPRD Polman menjadi titik tekan paling kuat dalam polemik ini.

Ia menyoroti praktik kebijakan yang dianggap tidak manusiawi dan menyebut bahwa UMKM tidak boleh dijadikan objek mencari keuntungan dalam event komersial yang diselenggarakan di fasilitas publik.

Sikap tegasnya menunjukkan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam apabila kebijakan publik berpotensi merugikan masyarakat kecil.

Kasus tarif tenant Dino Show kini menjadi perhatian serius publik dan pemerintah daerah. Polemik ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kebijakan penyelenggaraan event harus selaras dengan kepentingan masyarakat luas, terutama pelaku UMKM yang menjadi fondasi ekonomi daerah.

DPRD Polman memastikan akan mengawal persoalan ini hingga tuntas demi menjaga keberpihakan kepada rakyat kecil. (*Bsb)