DKP Sulbar Siap Wujudkan Pengelolaan Laut Berkelanjutan, Pj Gubernur Terima Aspirasi Masyarakat Balabalakang

Sulbarpos.com, Mamuju – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, didampingi oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (KP) Sulbar, Dr. Suyuti M, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menerima audiensi dari Pemerintah dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Balabalakang, Kabupaten Mamuju. Pertemuan tersebut digelar di rumah jabatan Pj. Gubernur Sulbar pada Sabtu siang (5/10/2024).
Pertemuan berlangsung dengan penuh khidmat dan suasana kekeluargaan. Dalam audiensi ini, berbagai aspirasi dari masyarakat dan pemerintah Kecamatan Balabalakang disampaikan, khususnya terkait isu-isu pengelolaan wilayah perairan dan potensi kelautan di Kepulauan Balabalakang.
Sebagai instansi teknis yang menangani sektor kelautan di wilayah tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar mencatat sejumlah masukan yang diajukan oleh masyarakat. Masukan-masukan ini akan menjadi bahan penting dalam penyusunan rencana program dan kegiatan DKP Sulbar.
Menurut Kepala Dinas KP Sulbar, Dr. Suyuti M, aspirasi yang disampaikan masyarakat Balabalakang mencakup upaya pengembangan sektor perikanan, peningkatan fasilitas nelayan, serta perlindungan ekosistem laut di kepulauan tersebut.
“Aspirasi masyarakat ini akan kami tindaklanjuti dalam perencanaan program yang lebih komprehensif, dengan fokus pada pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan,” jelas Suyuti.
Pj. Gubernur Bahtiar Baharuddin menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam setiap proses pembangunan, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki potensi besar seperti Balabalakang.
Ia juga berjanji bahwa pemerintah provinsi akan berupaya mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat melalui program-program strategis yang disusun bersama instansi terkait.
Pertemuan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk terus mendengarkan dan merespons kebutuhan masyarakat di daerah-daerah kepulauan yang kerap menghadapi tantangan geografis dalam pembangunan.
(*/Red)