POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com – Di tengah tekanan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, DPRD dituntut semakin cermat dan inovatif dalam mengelola anggaran. Menjawab tantangan itu, DPRD Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, melakukan langkah strategis dengan berkunjung ke DPRD Polewali Mandar guna bertukar gagasan dan memperkuat sinergi pembangunan yang berpihak pada rakyat.
Kunjungan kerja Anggota DPRD Kabupaten Banjar ke DPRD Kabupaten Polewali Mandar berlangsung pada Kamis (26/3/2026).
Agenda ini difokuskan pada sharing pengalaman serta studi komparasi terkait peran legislatif dalam mengoptimalkan penganggaran sektor infrastruktur, khususnya di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Rombongan DPRD Banjar yang dipimpin langsung oleh Irwan Bora disambut oleh Pranata Humas Sekretariat DPRD Polewali Mandar, Imran Amrullah.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif, dengan pertukaran ide terkait strategi penguatan fungsi penganggaran DPRD.
Irwan Bora menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga legislatif dalam menjaga arah pembangunan agar tetap berpihak kepada masyarakat.
Ia berharap, melalui kunjungan ini, program-program kerja DPRD ke depan dapat lebih terarah dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Harapan kami, program kegiatan tahun 2026 dapat berjalan selaras, menjaga marwah lembaga DPRD, serta memastikan prioritas pembangunan benar-benar menyentuh kepentingan rakyat,” ujar Irwan.
Sementara itu, Imran Amrullah yang mewakili Sekretariat DPRD Polewali Mandar menekankan pentingnya implementasi hasil reses anggota dewan ke dalam program kerja perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan terukur.
“Program DPRD ke depan harus menjadi tolok ukur bahwa aspirasi masyarakat benar-benar terakomodasi dan terimplementasi dalam kebijakan OPD, sejalan dengan visi dan misi kepala daerah,” jelas Imran.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD harus terus memperkuat perannya sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antar lembaga legislatif, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran bersama dalam menghadapi tantangan pengelolaan anggaran yang semakin dinamis.
Di tengah keterbatasan fiskal, kolaborasi dan inovasi menjadi kunci utama agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat mendorong DPRD di berbagai daerah untuk lebih selektif dalam menetapkan prioritas pembangunan.
Melalui sharing dan studi komparasi seperti ini, diharapkan lahir strategi-strategi baru dalam optimalisasi anggaran, khususnya pada sektor infrastruktur yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah. (*rls)
Editor: Basribas
