Oleh: Parman
Sulbarpos.com, OPINI – Setelah dilantiknya anggota DPRD Kabupaten Majene yang baru, kami berharap tercipta kekuatan baru untuk mendorong kemajuan daerah. Kami, sebagai pemuda, menekankan pentingnya agar para wakil rakyat memprioritaskan tugas dan wewenangnya, terutama dalam bersikap kritis terhadap setiap kebijakan lembaga eksekutif, sebagai bagian dari prinsip checks and balances.
Sikap kritis DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembuatan peraturan adalah kunci bagi terciptanya demokrasi yang sehat dan kemajuan Kabupaten Majene. Sayangnya, selama ini fungsi kritis DPRD terkesan mati suri. Kegiatan DPRD lebih sering berfokus pada pelaksanaan program dan seremonial yang menghabiskan anggaran tanpa memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
Kami, dari kalangan pemuda dan mahasiswa, belum pernah melihat DPRD Kabupaten Majene dengan tegas menyuarakan sikap kritis terhadap eksekutif. Hal ini menimbulkan kesan adanya “perselingkuhan” antara elite DPRD dan Pemerintah Daerah. Wakil rakyat seolah terjebak dalam perilaku yang tidak demokratis, lebih sibuk mengakomodasi kepentingan eksekutif demi mempertahankan stabilitas kekuasaan yang rapuh melalui barter kepentingan.
Padahal, dalam prinsip demokrasi yang berlandaskan checks and balances, sangat penting bagi legislatif untuk menjalankan fungsi pengawasan agar mampu mengontrol kekuasaan eksekutif dengan efektif.(*)
Penulis adalah Ketua PALPASI Majene
(Pemuda Peduli Pendidikan Dan Demokrasi Indonesia)
