Sulbarpos.com, MAMUJU – DPRD Provinsi Sulawesi Barat bersama Pemerintah Provinsi Sulbar telah menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sulbar 2025-2045 dalam Sidang Paripurna di Kantor Sementara DPRD Sulbar, Senin, (22/7/2024) malam.
Dengan langkah ini, arah pembangunan Sulbar selama 20 tahun mendatang akan segera resmi tercatat dalam arsip negara. Rencananya, DPRD Sulbar akan menyerahkan hasil RPJPD tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 28 Juli 2024 mendatang.
Sidang Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Halim, didampingi oleh Penjabat (PJ) Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin.
Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Halim, menyampaikan bahwa DPRD Sulbar dapat menerima rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045 untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.
“Selanjutnya akan dilakukan asistensi di Kemendagri pada 29 Juli 2024,” ujarnya.
PJ Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, mengungkapkan rasa bangga dan apresiasinya kepada Panitia Kerja (Panja) DPRD Sulbar atas penyempurnaan tema yang menjadi visi dalam RPJPD. Menurutnya, ini menjadi sejarah karena telah menyepakati rencana pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun ke depan.
“Kita rumuskan dalam satu nafas yaitu Sulawesi Barat yang Malaqbi, Maju, Berlanjutan dalam Ekosistem Ekonomi Hijau dan Biru yang Inklusif. Kita tidak mau sekadar malaqbi, tidak sekadar maju, tidak juga sekadar berkelanjutan. Inilah visi kuat yang sangat besar,” ucap Bahtiar.
Bahtiar menjelaskan bahwa tantangan yang akan dihadapi selama 20 tahun ke depan telah dirumuskan dalam Ranperda RPJPD Sulbar 2025-2045. Menurutnya, daerah ini harus dipersonifikasikan seperti seorang manusia yang hidup, tumbuh, dan berkembang, serta harus menyesuaikan dengan perubahan lingkungan.
“BMKG telah memperingatkan bahwa dalam 25 tahun ke depan, yaitu pada tahun 2050, kemungkinan akan terjadi bencana kelaparan di seluruh dunia akibat perubahan iklim yang sangat ekstrem. Hal ini ditandai dengan mencairnya es di Kutub Utara. Kita bisa merasakan dampaknya sekarang, seperti panas ekstrem 48-50 derajat yang dialami oleh jemaah haji tahun ini. Namun, kita patut bangga karena Mamuju justru menjadi daerah dengan udara terbersih di Asia Tenggara, dan ini harus dipertahankan,” kata Bahtiar.
Bahtiar juga menambahkan bahwa dalam 20 tahun ke depan akan terjadi perubahan signifikan terkait masa depan Indonesia dan Sulbar. Dengan hadirnya Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, akan terjadi perubahan ekosistem udara, pergerakan ekonomi, pergerakan barang dan jasa, serta termasuk kapal yang melintas di Alki II. Oleh karena itu, Pulau Balabalakang harus dimanfaatkan sebagai tempat persinggahan untuk memberikan nilai tambah.
Selain itu, Bahtiar mengapresiasi RPJPD yang telah mendorong adanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten di seluruh wilayah Sulawesi Barat.
“Kita pastikan kawasan-kawasan pertumbuhan baru akan terbentuk karena ekonomi Indonesia bagian utara akan bergerak sesuai dengan gerak baru ekonomi dengan adanya IKN,” pungkasnya.
Bahtiar berharap RPJPD 2025-2045 menjadi dasar mewujudkan Indonesia Emas 2045, dengan seluruh sektor didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai Indonesia Emas, salah satu indikatornya adalah peningkatan pendapatan masyarakat per bulan dari 3 juta menjadi 15 juta. Hal ini bisa dicapai melalui sektor-sektor unggulan seperti pertanian pisang Cavendish, perikanan, kelautan, dan sektor lainnya. Apalagi, Sulbar memiliki potensi besar dengan lokasinya yang dekat dengan IKN, Alki II, dan tanah yang subur.
Bahtiar pun akan menyempatkan waktunya bersama Panja DPRD untuk mendapatkan ruang asistensi di Kemendagri.(Adv)
