POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com – Di tengah derasnya arus informasi digital dan semakin beragamnya platform media, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Polewali Mandar, Rahmadi, menerima kunjungan kerja Anggota DPRD Kabupaten Pangkep dalam rangka diskusi strategis terkait skema anggaran kerja sama media, Senin (9/2/26).
Pertemuan ini menyoroti tantangan pengelolaan anggaran media di tengah keberagaman platform pemberitaan, mulai dari media cetak, media online lokal, hingga media nasional berskala luas.
Kunjungan tersebut menjadi forum pertukaran pandangan antarlembaga legislatif mengenai pola kemitraan media yang tidak hanya berorientasi pada publikasi kegiatan, tetapi juga memperkuat fungsi kontrol sosial, transparansi informasi publik, serta penyebarluasan kinerja DPRD secara akuntabel kepada masyarakat.
Perwakilan DPRD Kabupaten Pangkep, Abdul Rauf, mengungkapkan bahwa penganggaran kerja sama media di daerahnya masih dalam tahap pengkajian mendalam. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan karakteristik media yang sangat beragam, baik dari segi jangkauan pembaca, platform distribusi, hingga pengaruhnya terhadap opini publik.
“Kami datang ke Polman untuk belajar dan berdiskusi terkait skema anggaran kerja sama media. Di Pangkep, media online cukup banyak, termasuk media nasional seperti Kompas dan Tempo, sehingga perlu perhitungan yang matang dan proporsional,” ujar legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Salah satu isu utama yang mengemuka dalam diskusi adalah perlunya diferensiasi perlakuan antara media nasional dan media online lokal. Menurut peserta pertemuan, pembagian anggaran harus dilakukan secara berkeadilan, transparan, dan berbasis profesionalisme jurnalistik, tanpa menimbulkan kesenjangan maupun mengabaikan peran media lokal sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
Ketua Komisi I DPRD Polman, Rahmadi, menyambut positif kunjungan kerja tersebut. Ia menilai dialog lintas daerah menjadi ruang penting untuk berbagi pengalaman dan merumuskan kebijakan anggaran media yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.
“Diskusi seperti ini sangat bermanfaat sebagai referensi dalam menyusun kebijakan anggaran media yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik,” kata Rahmadi.
Ia menambahkan bahwa kemitraan antara DPRD dan media harus dibangun di atas prinsip saling menghargai, profesional, dan bertanggung jawab, agar media tetap menjalankan fungsinya sebagai penyampai informasi sekaligus pilar demokrasi di daerah.
Melalui pertemuan ini, DPRD Polewali Mandar dan DPRD Kabupaten Pangkep berharap dapat merumuskan pola kerja sama media yang saling menguntungkan, memperkuat kemitraan yang sehat, serta mendorong ekosistem informasi publik yang berkualitas dan berimbang.
Dengan semakin kompleksnya lanskap media saat ini, sinergi antara lembaga legislatif dan insan pers menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik. Diskusi ini diharapkan menjadi langkah awal menuju tata kelola anggaran media yang lebih visioner, adaptif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Kunjungan kerja DPRD Kabupaten Pangkep ke DPRD Polewali Mandar merupakan bagian dari agenda studi komparatif antardaerah dalam rangka penguatan fungsi kelembagaan, khususnya pada aspek pengelolaan anggaran dan kemitraan media yang transparan serta akuntabel. (*rls)
Editor: Basribas
