Sulbarpos.com, Mamuju – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Barat, Senin (20/1/2025).
Aksi ini bertujuan menyoroti dugaan penyimpangan anggaran serta menuntut transparansi dalam pengelolaan proyek infrastruktur yang dikelola BPJN Sulbar.
Koordinator aksi, Refly Sakti Sanjaya, menyatakan bahwa pembangunan ruas jalan nasional di enam kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Mamasa, Majene, dan Polewali Mandar yang dibiayai anggaran 2023-2024 harus dilakukan dengan asas transparansi dan akuntabilitas.
“Detik ini kami bersuara untuk menuntut keadilan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, khususnya pada proyek infrastruktur. Setiap rupiah yang digunakan harus dipertanggungjawabkan secara terbuka agar tidak ada penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi,” tegas Refly dalam orasinya.
Dalam aksinya, PMII juga menyoroti pembangunan gedung Kantor BPJN Sulbar yang diduga tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun dokumen kepemilikan lahan (sertifikat). Hal ini dinilai mencerminkan lemahnya komitmen BPJN dalam menaati regulasi.
Staf Satuan Kerja (Satker) Kajian 1, Ahmad Efendi mengakui bahwa pembangunan kantor BPJN tidak memiliki dokumen kepemilikan lahan dan IMB. Ia menjelaskan bahwa proyek pembangunan kantor tersebut merupakan bagian dari satu paket pembangunan jalan arteri yang menjadi jalan nasional, yang dimulai pada tahun 2022.
“Benar, pembangunan kantor BPJN ini belum dilengkapi dokumen sertifikat tanah maupun IMB. Namun, proyek ini satu paket dengan pembangunan jalan arteri nasional,” ujar Ahmad kepada wartawan.
Baca juga: https://sulbarpos.com/pmii-gelar-aksi-di-depan-bpjn-sulbar-tuntut-transparansi-dan-akuntabilitas/
Massa PMII juga menyoroti ketidakhadiran papan informasi di lokasi proyek pembangunan kantor BPJN Sulbar. Padahal, papan informasi sangat penting untuk memberikan rincian anggaran, detail proyek, serta jadwal pelaksanaan kepada publik.
“Ini bentuk kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara. Masyarakat berhak tahu bagaimana uang mereka digunakan,” kata Refly.
Dalam aksi tersebut, massa diterima oleh sejumlah pejabat BPJN Sulbar, di antaranya Kepala Seksi Preservasi Andi Sata, Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan (KPIJ) Arifin Tahir, serta staf BPJN Ahmad Efendi dan Hendra.
Kepala BPJN Sulbar, Monang Saut Renold, tidak berada di tempat karena sedang bertugas di luar kota.
Meski telah diterima dan mendapat penjelasan, massa PMII menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini hingga ada langkah konkret dari BPJN Sulbar untuk memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas.
“Kami tidak akan berhenti sampai BPJN Sulbar memberikan bukti nyata bahwa pengelolaan proyek dilakukan dengan transparansi. Kami meminta agar APH turun tangan periksa BPJN Sulbar,” tutup Refly.
(*/Red)
