POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com — Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai solusi peningkatan kualitas gizi masyarakat kini menghadapi tantangan serius di tingkat daerah. Lemahnya pengawasan, minimnya keterlibatan publik, hingga persoalan lingkungan menjadi alarm keras yang tidak boleh diabaikan, termasuk di Kabupaten Polewali Mandar.
Implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan tajam. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makanan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Dr. Abdul Rivai Ras, menegaskan bahwa tata kelola MBG di sejumlah daerah masih menyisakan persoalan mendasar, khususnya pada aspek pengawasan dan partisipasi pemangku kepentingan.
Sorotan tersebut menjadi relevan dengan dinamika pelaksanaan MBG di Kabupaten Polewali Mandar. Sejumlah temuan lapangan menunjukkan adanya keluhan terkait kualitas penyajian makanan, standar gizi, hingga pengelolaan limbah sisa produksi dapur yang dinilai belum tertangani secara optimal.
Menurut Dr. Abdul Rivai Ras, program berskala nasional seperti MBG tidak cukup dijalankan dengan pendekatan administratif semata. Kompleksitas pelaksanaannya, yang menjangkau berbagai wilayah dengan kondisi sosial dan geografis berbeda, menuntut sistem pengawasan yang kuat, berlapis, dan terbuka.
“MBG bukan hanya soal makanan sampai ke penerima. Kualitas gizi, cara penyajian, kebersihan dapur, sampai dampak limbahnya harus diawasi secara serius. Tanpa kontrol yang ketat, program ini rawan menyimpang dari tujuan awal,” tegasnya, Jum’at (30/1)
Ia menilai, Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai leading sector program MBG masih menghadapi tantangan konsolidasi di lapangan. Instrumen pengawasan yang ada dinilai belum sepenuhnya mampu menjamin konsistensi mutu makanan sehat, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya.
Dalam konteks itu, Dr. Abdul Rivai Ras mendorong pelibatan unsur non-pemerintah sebagai bagian dari solusi. APPMBGI, dengan jaringan pengurus DPD I di tingkat provinsi dan DPD II di kabupaten/kota, dipandang memiliki posisi strategis untuk terlibat aktif dalam fungsi pengawasan, pendampingan, sekaligus advokasi.
“Asosiasi, pelaku usaha, pengelola dapur, dan masyarakat harus dilibatkan. APPMBGI siap menjadi mitra kritis pemerintah, memastikan MBG berjalan sesuai standar gizi, higienitas, dan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
Di Polewali Mandar, isu pengelolaan limbah dapur MBG menjadi perhatian tersendiri. Tanpa penanganan yang tepat, sisa produksi makanan berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan dan kesehatan masyarakat di sekitar lokasi dapur.
APPMBGI menilai, evaluasi terbuka dan mekanisme pengawasan bersama harus segera dibangun. Pemerintah daerah, pengelola dapur, organisasi masyarakat sipil, hingga media massa diharapkan mengambil peran aktif dalam mengawal pelaksanaan MBG agar tidak sekadar menjadi program seremonial.
APPMBGI menegaskan bahwa keberhasilan Program Makanan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari jumlah paket makanan yang dibagikan, tetapi dari kualitas gizi, tata kelola yang transparan, serta dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.
Tanpa pengawasan ketat dan partisipasi publik yang luas, program strategis nasional ini berisiko kehilangan esensinya.
Ketua Umum APPMBGI Dr. Abdul Rivai Ras secara konsisten menyoroti masih lemahnya pengawasan serta minimnya pelibatan partisipasi publik dan pemangku kepentingan dalam tata kelola Program Makanan Bergizi Gratis.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, asosiasi, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai fondasi utama agar MBG benar-benar memberi manfaat nyata dan berkelanjutan. (*rls)
Editor: Basribas
