Sulbarpos.com, Mamuju — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Rabu (15/10/2025).
Aksi ini digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan daerah yang dinilai masih jauh dari prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas publik.
Dalam orasinya, para demonstran membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan moral dan politik. Mereka menegaskan bahwa HMI memiliki tanggung jawab moral sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap kebijakan publik di Sulbar.
“Kami menilai masih banyak kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum mencerminkan prinsip keadilan dan keterbukaan. HMI hadir untuk memastikan pemerintah berjalan sesuai amanat rakyat,” ucap Yusril salah satu orator dalam aksi tersebut.
Delapan Tuntutan untuk Pemerintah Sulbar
Dalam pernyataannya, HMI Cabang Manakarra menyampaikan delapan poin tuntutan utama kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan aparat penegak hukum:
- Tertibkan Pelabuhan Umum di Mamuju Tengah.
HMI mendesak pemerintah segera menertibkan pelabuhan umum yang diduga dialihfungsikan tidak sesuai peruntukan karena berpotensi merugikan daerah dan melanggar hukum. - Tindak Tegas Tambang Ilegal.
Aktivitas pertambangan tanpa izin dinilai merusak lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat. HMI meminta tindakan nyata dari pemerintah dan aparat penegak hukum. - Usut Proyek Rumah Jabatan Ketua DPRD Sulbar.
Mereka menyoroti keterlambatan pembangunan rumah jabatan Ketua DPRD Sulbar yang belum rampung hingga kini, dan meminta transparansi penggunaan anggaran publik. - Awasi SPBU yang Diduga Menimbun BBM.
HMI meminta penegakan hukum terhadap SPBU yang terbukti menimbun atau menyalahgunakan distribusi BBM bersubsidi. - Bentuk Tim Khusus Penertiban Tambang.
Gubernur diminta segera membentuk tim lintas instansi yang fokus pada pengawasan dan penertiban seluruh aktivitas tambang ilegal di wilayah Sulbar. - Transparansi Pengadaan Bibit dan Hewan Ternak.
HMI menuntut keterbukaan dalam pengelolaan anggaran pengadaan bibit kakao, kopi, durian musangking, dan kambing agar tepat sasaran dan tidak diselewengkan. - Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan.
HMI menilai pembangunan jalan di Sulbar masih belum merata. Mereka mendesak agar kebijakan pembangunan berorientasi pada pemerataan dan kebutuhan masyarakat di seluruh kabupaten. - Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan.
HMI juga menyerukan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan, serta memastikan perlindungan dan pemulihan bagi korban.
HMI Cabang Manakarra menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar kritik, tetapi seruan moral agar pemerintah Sulbar lebih transparan dan berpihak kepada rakyat kecil.
“Kami ingin Sulbar menjadi daerah yang maju, adil, dan bersih dari praktik korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan,” tegas Yusril menutup orasinya. (Red)
